1232 Keluhan Pelayanan Publik Diterima Ombudsman Kalsel Selama 2021
BANJARMASIN - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan (Kalsel) mengekspos kinerja publik Ombudsman RI Kalsel Tahun 2021 di Kantor Perwakilan Ombudsman Ri Kalsel, jalan S Parmasn, Banjarmsin, Jumat (7/1/2022) sore.
Dijelaskan perwakilan Ombudsman Kalsel menerima akses konsultasi atau laporan dari masyarakat sebanyak 1.232. Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 226 % dibandingkan periode Tahun 2020 yang hanya 546 akses konsultasi atau laporan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 198 laporan yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman selama tahun 2021, angka ini juga mengalami kenaikan sebanyak 128%, dibandingkan pada tahun 2020, yang hanya 155 laporan yang ditindaklanjuti ", ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, kepada media bangun.
Selanjutnya, Hadi Rahman juga membeberkan pengaduan di tahun 2021 yang didominasi oleh laporan jenis administrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 125 Laporan, pembahasan laporan sebanyak 36 laporan, prosedur penyimpangan sebanyak 23 laporan, permintaan keseimbangan uang, barang dan jasa sebanyak 9 laporan , tidak kompeten 4 laporan, serta tidak perlu sebanyak 1 laporan.
Dari 198 laporan, cara penyampaian pengaduan masih didominasi masyarakat yang datang langsung sebanyak 71, penyampaian melalui telepon sebanyak 38 laporan, investigasi sebanyak 36 laporan, melalui whatsapp sebanyak 30 laporan, melalui surat, 13 laporan, mela!ui penerimaan dan pengungkit Iaporan on the spot sebanyak 6 laporan, serta melalui email sebanyak 4 laporan," beber Hadi.
Untuk substansi yang paling banyak dilaporkan selama tahun 2021, yakni perhubungan atau infrastruktur, disusul asuransi atau jaminan sosial, air minum, pendidikan, adminduk, pertanahan, kepegawaian, dan kesehatan
Sementara untuk instansi yang banyak dilaporkan, yakni Pemerintah kabupaten/kota, BUMN/BUMD, BPN, Kementerian/instansi vertikal, dan pemerintah Provinsi.
Peningkatan jumlah akses dan laporan masyarakat ke Ombudsman tersebut menunjukkan juga peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap publik, harapan masyarakat juga meningkat, di sisi lain penyelenggara pelayanan masih ada pelayanan dengan optimal.
"Harapan kami, tingginya Iaporan yang masuk Tahun 2021, dapat diimbangi dengan komitmen perbaikan pelayanan publik, khususnya para kepala daerah dan instansi vertikal di Kalsel", harap Hadi.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga menyampaikan berbagai kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Perwakifan Ombudsman RI Kalsel.
"Seperti Monitoring dan saran perbaikan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalsel, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalsel, pengawasan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, pengawasan penerimaan peserta Didik Baru, Penilaian Kepatuhan terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan publik, pengawasan pelayanan publik di desa-desa di Kabupaten Banjar, Monitoring Pelayanan Publik di perbatasan Provinsi Kalsel, Monitoring Pelayanan Publik di Pulau Bromo, serta Monitoring Pelayanan Publik bagi kelompok rentan," pungkasnya. (Qyu)
Restu Editor
