Peran Penting Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Industri 4.0 Dan Bonus Demografi Di Indonesia
Indonesia berada dalam era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan pada teknologi, salah satunya ditandai dengan banyaknya sistem pemerintahan yang berbasis pada internet. Perubahan menuju digitalisasi diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan.Internet of things (IoT) merupakan ciri dari era 4.0, IoT berkaitan dengan data, perangkat dan manusia. Teknologi menjadi bagian penting terutama dalam sistem pemerintahan salah satunya melalui integrasi data pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain itu data menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
Hadirnya industri 4.0 juga diharapkan dapat mewujudkan indonesia masuk kedalam Top 10 ekonomi global. Hal ini terdapat dalam peta jalan kebijakan industri 4.0 yang menjadi agenda nasional dengan tujuan revitalisasi sektor manufaktur dengan teknologi industri. Dalam upaya implementasi peta jalan tersebut, diperlukan penguatan Sumber Daya Manusia.
Penguatan Sumber Daya Manusia berbanding lurus dengan bonus demografi sehingga dapat dilakukan melalui upaya seperti pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset dan penguatan universitas berbasis teknologi. Disi lain, kondusifitas iklim investasi menjadi modal penting untuk kesuksesan Industri 4.0
Hadirnya era industri 4.0 akan memberikan pengaruh terhadap bonus demografi. Bonus demografi singkatnya merupakan penurunan rasio ketergantungan dan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dan melebihi jumlah usia tidak produktif serta berada di atas angka ketergantungan ekonomi yang ideal. Bonus demografi dapat menjadi peluang suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi. Indonesia mencapai bonus demografi pada tahun 2020-2030 yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai dua kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lanjut usia.
Era industri 4.0 akan berpengaruh terhadap bonus demografi, hal ini karena era ini membutuhkan kualitas SDM yang mampu berpikir kritis, inovatif, memahami teknologi dan lainnya. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia harus dibarengi dengan adanya pemerataan teknologi dan kualitas pendidikan. Revolusi industri membutuhkan semua pergerakan yang serba cepat dan adaptif, maka dibutuhkan SDM yang berkualitas karena jika tidak dapat mengikuti perkembangan maka akan tergantikan dengan teknologi.
Untuk mewujudkan Industri 4.0 dengan memanfaatkan bonus demografi tidak akan berjalan tanpa penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Era industri 4.0 berkaitan erat dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi pengusaha. Namun kondisi faktualnya tidak semulus harapan dimana permasalahan maladministrasi pada sektor perizinan masih menjadi laporan yang berulang di Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi infrastruktur pendukung yang masih belum memadai seperti adanya kesenjangan teknologi antar daerah. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2020 bahwa desa/kelurahan terjamah oleh menara pemancar jaringan telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS). Pada 2020 misalnya, masih ada 46.486 atau 55,3% dari total desa di Tanah Air yang belum ada menara BTS.
Selain itu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan. Berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2022, jumlah penduduk kerja usia 15 tahun ke atas masih di dominasi oleh tamatan SD. Pada aspek kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan masih belum secara optimal, hal ini dengan meningkatnya angka penyakit kronis di Indonesia. Upaya mewujudkan Industri 4.0 di Indonesia dengan pemanfaatan bonus demografi tidak dapat optimal tanpa penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas pada berbagai bidang dan sektor terkait mulai dari perizinan, pendidikan sampai dengan kesehatan.
Penulis:
Chiquita Puspa Annisa Dewi (Magang Ombudsman RI), didampingi oleh Kartika Purwaningtyas (Asisten Ombudsman RI)
