Pekerjaan Rumah Buat Sulteng Nambaso
Hari jadi Sulawesi Tengah sudah lewat dan dipentaskan dengan meriah. Namun yang menempel di ingatan bukan hanya sekadar Last Child, J-Rocks, atau NDX A.K.A, tapi juga tagline Sulawesi Tengah (Sulteng) Nambaso.
Tepat 20 Februari 2025, Sulawesi Tengah resmi punya nahkoda baru. Anwar Hafid dan Reny Lamadjido terpilih memimpin Sulawesi Tengah setelah memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024. Pasangan BERANI (Bersama Anwar Reni) ini mengalahkan dua kandidat lainnya dengan presentasi cukup signifikan, tentu juga cukup mengejutkan. Seiring dengan kemenangan itulah, Sulteng Nambaso kian menggema dan menjadi sering diperbincangkan.
Sulteng Nambaso mengiringi perjalan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido karena dipilih menjadi jualan dalam visi misinya selama kampanye. Secara harfiah kata Nambaso berarti Besar dalam terminologi Kaili, suku dengan populasi terbesar di Sulawesi Tengah. Kata yang jika disandingkan dengan Sulteng membuat kita secara sederhana menangkap maksud Sulteng Nambaso adalah cita-cita untuk mewujudkan Sulteng Besar, maju dalam segala hal. Di luar tafsiran sederhana itu, penggunaan kata nambaso sebernanya punya maksud lain. Nambaso pada awalnya adalah akronim dari Anak Miskin Bisa Sekolah, salah satu misi pasangan Anwar-Reny dalam program Berani Cerdas. Program yang kemudian menjadi lebih populer dibanding program-program lainnya. Mungkin karena kata Nambaso lebih terdengar personal dan mudah dicerna masyarakat Sulteng. Sebagaimana fungsi kata dan bahasa sebagai alat komunikasi, ia memiliki pengaruh terhadap perasaan dan perspektif kita. Dan bahasa daerah melakukan kerja-kerja itu dua kali lebih magis dan berdampak. Di sinilah mungkin daya pikat Nambaso. Puncaknya, Nambaso menyertai peringatan hari jadi Sulawesi Tengah dengan judul besar Semarak Sulteng Nambaso 2025.
Sulteng Nambaso dan Tantangannya
Anak Miskin Bisa Sekolah adalah program besar nan mulia. Upaya yang ingin memastikan semua anak di Sulawesi Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk bisa sekolah, untuk bisa mengenyam pendidikan. Sebuah prasyarat wajib untuk mencapai cita-cita Sulteng Nambaso. Dan mestinya begitulah cita-cita dan harapan, selalu dituntut besar, mulia, tinggi, dan tentu harus punya kejelasan. Maka begitu pula arah yang hendak digagas dan dituju pemerintahan Sulawesi Tengah di periode Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anwar Hafid dan Reny Lamadjido.
Cita cita nambaso itu tentu saja akan diikuti dengan hambatan yang tidak kalah besar dan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Program Nambaso yang menyasar dunia pendidikan akan berhadapan dengan realita yang bikin mengelus dada. Kenyataan bahwa masih ada penyelenggara pendidikan yang tidak patuh menjaga kualitas layanan pendidikan akan sering dijumpai, juga akses menuju sekolah yang mengkhawatirkan di berbagai pelosok. Kita tidak bisa menyangkal dan menutup mata, bahwa Sulteng memang masih perlu berbenah lebih ekstra soal ini, baik dari sisi pemangku kepentingan maupun pelaksana akhir di lapangan.
Berkaca dari tahun ini saja, dalam laporan yang dihimpum Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, kasus maladministrasi seperti pungutan liar oleh sekolah sebagai penyelenggara pendidikan masih sering ditemukan. Terbaru, sebuah sekolah di Parigi Moutong dan Palu kedapatan melakukan pungutan tidak wajar kepada para siswanya. Bahkan, di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Palu, siswanya terancam putus sekolah karena mempertanyakan ketidakpatutan sekolah dalam melakukan pungutan untuk kegiatan sekolah. Semakin menjadi ironi setelah kita tahu semua ini terjadi di Ibu Kota Provinsi yang dinilai lebih baik dan maju dibanding daerah lain. Jika menggunakan logika perbandingan, bayangkan kemungkinan-kemungkinan serupa, atau bahkan lebih buruk bisa terjadi di daerah lain tanpa hiruk pikuk. Selain masalah suprastruktur yang menyangkut penyelenggara pendidikan, masalah infrastruktur pendidikan juga tidak bisa dilupakan. Masih jelas diingatan sorotan media ramai terhadap siswa-siswi di Tojo Una-una yang harus menyeberang sungai tanpa fasilitas memadai untuk bisa sampai di ruang kelas. Memilukan melihat anak-anak itu ke sekolah serupa ke medan pertempuran.
Inilah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan Anwar-Reny. Sembari mengupayakan sebanyak mungkin anak bisa bersekolah, juga perlu memastikan sekolah-sekolah yang ada terselenggara dengan tanpa cacat administrasi, dengan fasilitas optimal. Sebab, tak ada kebesaran dan kemajuan bagi daerah yang mengabaikan aspek pelayanan publik, tak terkecuali pelayanan pendidikan.
Pada akhirnya, "Not what the vision is, but what the vision does". Keberhasilan visi misi tidak dinilai dari popularitas dan daya tariknya, tapi sejauh mana ia bisa dilaksanakan. Maka salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah membenahi pelayanan publik. Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dalam memenuhi segala keperluannya, termasuk dalam bersekolah. Dengan begitu, mereka tak hanya punya akses mengenyam pendidikan, tapi juga terhindar dari rasa khawatir putus sekolah.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berkualitas memang tidak mudah, butuh waktu dan komitmen yang tidak sembarang. Dan pastinya tidak bisa dipikul sendirian. Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik siap ikut serta bahu membahu mengawal segala upaya perbaikan oleh pemerintah Sulawesi Tengah, termasuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan.
Sebagai penutup, dan tentu masih soal nambaso. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua hal mesti nambaso. Kadang, ada yang harus sederhana, kecil, dan biasa-biasa saja agar tidak menjadi percuma dan sia-sia. Ini soal niat membangun stadion sepakbola bertaraf Internasional untuk Sulawesi Tengah, yang sepertinya berlebihan. Kemegahan stadion itu sama sekali belum diperlukan jika melihat kondisi persepakbolaan di Sulawesi Tengah. Kita boleh saja memimpikan semua hal-hal besar, tapi tidak semua hal besar harus berwujud besar pula. Kembali lagi, ia kadang kecil, sederhana dan terlihat biasa-biasa saja. Coba direnungkan kembali Pak Gub, fokus saja dulu agar semua Anak Miskin benar-benar bisa Sekolah.
Trisetiawan
Asisten Bidang Pencegahan Maladministrasi
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah
