Wakil Ketua Ombudsman dan Ketua Komisi II DPR RI Kunjungi MPP Banjarmasin:
BANJARMASIN - Guna memastikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dan tepat sasaran, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona bersama Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarmasin, Kamis (3/9/2026). Sinergi pengawasan lintas lembaga ini bertujuan mewujudkan sistem birokrasi yang modern, mudah diakses, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona, menekankan bahwa kehadiran MPP di Banjarmasin memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai model percontohan layanan terpadu di daerah. Meski mengapresiasi inovasi tersebut, ia memberikan catatan penting terkait keberlanjutan program.
"Setiap daerah harus berlomba-lomba menghadirkan inovasi. Namun yang terpenting, kunjungan kerja ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata. Ini harus menjadi momentum untuk memastikan pelayanan publik benar-benar hadir secara nyata di tengah masyarakat melalui evaluasi dan kolaborasi yang berkelanjutan," tegas Rahmadi.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menilai pemusatan berbagai layanan administrasi dalam satu lokasi adalah langkah strategis dan efektif. Namun, ia mengingatkan bahwa fasilitas modern harus diimbangi dengan kualitas aparatur yang mumpuni.
"Modernisasi birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penerapan sistem penghargaan (reward) dan evaluasi kinerja bagi aparatur adalah kunci mutlak untuk membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi melayani," urai Rifqinizamy.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal, mudah diakses, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banua.
Dalam tinjauan lapangan tersebut, rombongan didampingi langsung oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda. Mereka menyisir sejumlah gerai dari berbagai instansi pusat maupun daerah, mengamati alur pelayanan, mengecek kelayakan fasilitas pendukung, serta berdialog dengan para petugas guna mengidentifikasi celah tata kelola yang masih bisa dioptimalkan.
Menanggapi masukan dari Ombudsman RI dan DPR RI Ananda menegaskan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan bahwa MPP memang dirancang khusus untuk menjembatani integrasi layanan sehingga proses birokrasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak berbelit-belit.
"Kami terus berupaya melakukan peningkatan secara menyeluruh, baik dari sisi kapasitas SDM, kualitas layanan, maupun transparansi. Sinergi pengawasan hari ini menjadi pijakan kuat bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kepuasan masyarakat Kota Banjarmasin," jelas Ananda.
Kunjungan bersama ini menjadi penegasan komitmen lintas lembaga dalam mendorong reformasi birokrasi yang adaptif. Ke depan, kualitas pelayanan publik diharapkan dapat terus menjawab dinamika dan kebutuhan masyarakat secara nyata.
Melalui kunjungan pengawasan ini, Ombudsman RI berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong setiap pemerintah daerah di Indonesia agar menyelenggarakan pelayanan publik yang semakin berkualitas, terintegrasi, dan peka terhadap kebutuhan riil masyarakat.(YA)
