Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Publik, Ombudsman Kalbar Adakan Ekspos Kinerja
Kegiatan ini dihadiri oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kalbar, Inspektur Kabupaten Kubu Raya, Inspektur Kota Pontianak, Kantah Kabupaten Kubu Raya, Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LEGATISI), Perwakilan Mahasiswa BEM Untan dan IAIN Pontianak, insan media di Kalimantan Barat, dan pelapor perwakilan (masyarakat).
Acara dibuka dengan sambutan dan paparan kinerja Ombudsman Kalimantan Barat tahun 2023 oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat Tariyah. Tariyah menyampaikan bahwa Ombudsman Kalimantan Barat telah menerima sebanyak 746 agenda pengaduan dari masyarakat, yang terdiri dari 181 laporan masyarakat, 427 konsultasi non-laporan, dan 138 tembusan. Dari jumlah tersebut, Ombudsman Kalimantan Barat telah menindaklanjuti sebanyak 148 laporan masyarakat, dengan substansi yang paling banyak dilaporkan adalah agria/pertanahan (78 laporan), pendidikan (16 laporan), kepegawaian (9 laporan), jaminan sosial (6 laporan), dan data/informasi (5 laporan).
Tariyah juga menjelaskan bahwa Ombudsman Kalimantan Barat telah melakukan berbagai upaya pencegahan maladministrasi, antara lain dengan melaksanakan kajian tentang pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial tenaga kerja di Kalimantan Barat, yang menghasilkan output berupa perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Kalbar, Kabupaten Sambas, Mempawah, Kota Singkawang.
Selain itu, Ombudsman Kalimantan Barat juga telah melakukan kerja sama dan pembentukan jaringan kerja dengan beberapa daerah dan perguruan tinggi, serta telah melaksanakan delapan pengawasan tematik dan penilaian kepatuhan penyelenggaraan publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi di Kalimantan Barat, 14 Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat, dan 14 Kepolisian Resor se-Kalimantan Barat.
Tariyah menambahkan bahwa penyerapan anggaran Ombudsman Kalimantan Barat per 8 Desember 2023 telah mencapai 98,19% dari total anggaran Rp.1.141.902.200,00. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut telah digunakan secara optimal dan efisien untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan laporan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
Acara dilanjutkan dengan testimoni dari mitra kerja Ombudsman Kalimantan Barat, yaitu Perwakilan Irwasda Polda Kalbar AKBP Yan Permana dan Kepala Kantah Kabupaten Kubu Raya Erwin Rachman, yang menyatakan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja Ombudsman Kalimantan Barat dalam mengawasi pelayanan publik di Kalimantan Barat.
Selanjutnya, acara disambung dengan testimoni dari perwakilan pelapor, yang menyampaikan pengalaman dan kesan mereka dalam mengadukan permasalahan pelayanan publik yang mereka alami kepada Ombudsman Kalimantan Barat.
Acara ditutup dengan diskusi dan tanya jawab serta foto bersama antara Ombudsman Kalimantan Barat, mitra kerja, insan media, dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerja sama antara Ombudsman Kalimantan Barat dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan bebas dari maladministrasi di Kalimantan Barat.
