Tingkatkan Akses Pengaduan, Ombudsman RI Lakukan Diskusi Publik
Hulu Sungai Selatan-Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat dan menjaring keluhan/pengaduan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan diskusi publik mengenai peningkatan akses pelayanan publik, Jumat (12/05/2023) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Ombudsman RI dan menjangkau keluhan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
Kegiatan ini berlangsung secara dinamis dan proaktif dengan diikuti oleh 100 peserta diskusi dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan media, perwakilan petani, pedagang, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Govermental Organization dan Perwakilan kelompok perempuan dan rentan.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyampaikan selama tahun 2021 dan 2022 keluhan pengaduan pelayanan publik atas layanan pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif rendah, padahal menurutnya bisa jadi rendahnya pengaduan sudah banyak layanan yang baik atau bisa juga akses pengaduan masyarakat untuk melaporkan keluhan layanan publik terbatas.
"Kita ingin masyarakat Hulu Sungai Selatan terlibat aktif dalam memajukan pelayanan publik dan tidak segan melaporkan apabila terjadi dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik," pungkas Hadi Rahman.
Maka dari itu, menurutnya kegiatan yang di inisiasi oleh Ombudsman RI dan berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI ini menjadi sarana untuk mewujudkan kehadiran negara dan meningkatkan pengawasan pelayanan publik dari sisi lembaga pengawas.
Hadi juga mengatakan Ombudsman RI akan terus memaksimalkan dua fungsi utama yang melekat yakni Penguatan Pencegahan Maladministrasi serta Efektifitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat.
"Selain itu, kegiatan ini agar memudahkan masyarakat melapor atau konsultasi terkait pelayanan publik," terang Hadi rahman.
Hadi mengungkapkan dari kegiatan ini pihaknya dapat menjaring 65 Konsultasi masyarakat di Hulu Sungai Selatan bahkan ada beberapa yang bisa ditindaklanjuti sebagai laporan dan inisiatif Ombudsman RI semisal berkaitan hak warga atas perbaikan infrastruktur, layanan kelistrikan, pertanahan, pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I, Rifqinizami Karsayuda sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik yang baik adalah hak masyarakat. Untuk itu, keterlibatan pengawasan dan aktif melaporkan keluhan layanan juga bagian dari komitmen rakyat untuk membangun negara.
Rifqi menegaskan bahwa pihaknya sebagai wakil rakyat terus menyuarakan kepentingan rakyat dan memperjuangkan suara rakyat diparlemen agar kepentingan rakyat bisa terus dikawal dan harapan rakyat bisa direalisasikan.
"Masyarakat Hulu Sungai Selatan harus bisa memanfaatkan Ombudsman RI untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik dan turut serta mengawasi perbaikan layanan pemerintah," harap Rifqi.
Dalam kegiatan diskusi dan peningkatan akses pelayanan publik tersebut juga dibuka posko pengaduan yang dihadiri oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tenaga ahli DPR RI, Kepala Keasistenan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, staf Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, dan Unit Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Kalimantan Selatan.
