Tindaklanjuti MoU, Ombudsman RI Hadiri Rakor dengan Pemprov NTT
KUPANG - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT hadir sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi bersama dengan Biro Organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Provinsi NTT, Rabu (20/7/2022) di ruangan rapat Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTT.
Rapat tersebut dibuka oleh Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi NTT, Jhose Nai Buti.
Dalam rapat tersebut dibahas tindak lanjut surat mengenai Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2022. Selain itu, rapat ini merupakan bagian dari ruang lingkup kesepakatan bersama yang tertuang dalam Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dan Rencana Kerja yang telah ditandatangani bersama Gubernur NTT pada bulan Desember 2021 lalu.
Berdasarkan hasil Survei Kepatuhan Standar Pelayanan tahun 2021 lalu, tingkat Kepatuhan Provinsi NTT belum menggembirakan. Masih banyak instansi dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Predikat Sedang dan Rendah. Khusus tahun 2021 tak ada yang memperoleh predikat tinggi. Oleh karenanya, melalui koordinasi dan kerja sama antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi NTT yakin bilamana seluruh instrumen standar pelayanan sebagaimana amanat UU pelayanan publik telah disiapkan, maka pelayanan publik kepada masyarakat akan jauh lebih baik oleh karena telah terstandar dari segi waktu pelayanan, syarat pelayanan, tarif pelayanan dan produk pelayanan.
Pada kegiatan ini juga disampaikan bahwa Tim Koordinasi Kerja Sama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT berharap dapat terus berkoordinasi, baik secara virtual maupun tatap muka guna membantu Provinsi NTT memenuhi misi, khususnya pada peningkatan Pelayanan Publik dan Indeks Reformasi Birokrasi.
