Tindak lanjut Laporan Masyarakat, Ombudsman Papua Barat temui BKKBN
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua Barat dalam rangka percepatan penyelesaian laporan pada Kamis, (20/02/2025).
Terjadi perubahan nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, sehingga Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Ombudsman Papua Barat menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga untuk memastikan program-program yang dijalankan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Mereka juga membahas berbagai isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana, serta mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Atkana, mengatakan bahwa sinergi antara Ombudsman dan BKKBN sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua lembaga dan mendorong percepatan penyelesaian laporan yang menjadi tanggung jawab BKKBN, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. (YARS)
