• - +

Kabar Perwakilan

Tidak Sinkron, Ombudsman Bali Pertanyakan Data Vaksinasi
PERWAKILAN: BALI • Senin, 08/02/2021 •
 
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab - IST

DENPASAR - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab memberikan sejumlah catatan perihal vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Bali.

Salah satunya yakni mengenai tidak sinkronnya data di lapangan dengan yang muncul di database Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

"Yang kita dengar tadi masih ada kesimpangsiuran antara data riil di lapangan, dan di aplikasi (KCPEN). Di real sudah tinggi dan di aplikasi ternyata rendah. Dan ini harus segera diperbaiki segera," kata Umar dalam sesi Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Bali yang dilangsungkan di kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Senin (8/2/2021).

Umar menuturkan, sinkronisasi data vaksinasi COVID-19 menjadi sangat penting untuk segera dilakukan agar publik tak merasa kebingungan. Sebab selama ini, lanjut dia, masih banyak masyarakat yang menganggap partisipasi tenaga kesehatan vaksinasi COVID-19 di Bali masih rendah.

"Harus segera di update secara luas sehingga publik tidak mengalami kebingungan terkait jumlah vaksinasi yang dilaksanakan. Ini kalau dipublikasi akan menyebabkan kesimpangsiuran dan menyebabkan kesimpangsiuran di publik. Sehingga publik merasa vaksinasi tak berjalan lancar," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Wayan Murdani membenarkan perihal adanya data vaksinasi COVID-19 di Bali yang belum sinkron.

"Dari sasaran 41.895 nakes itu yang sudah teregistrasi di KCP 41.782. Tapi Yang sudah di vaksinasi tahap I 26.930 orang dengan pencapaian 64,5%. Itu yang berdasarkan data di KCPEN, Jadi memang ada perbedaan data yang ada di KCPEN dengan data riil di teman-teman di lapangan. Ini menjadi pr kami juga," terangnya.

Sayang, Murdani tak bisa menyebut angka riil di lapangan vaksinasi COVID-19 seluruh Bali. Ia hanya mencontohkan, di Kota Denpasar misalnya, yang tercatat dalam KCPEN masih di 57,3% yang sudah tervaksinasi. Padahal, berdasarkan penuturan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, vaksinasi tenaga kesehatan sudah menyentuh sekitar 70%.

"Kenapa kok bisa belum sinkron begitu? Itu kan ada namanya sistem elektronik pencatatan sumber daya manusia kesehatan (EPSDMK) itu yang mungkin terus berubah berubah. Data-data itu setiap saat yang di update update terus. Dan mungkin disana yang nanti perlu kita validkan," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya memastikan seluruh Kabupaten Kota se Bali sedang melangsungkan vaksinasi COVID-19. "Semua kabupaten kota se Bali sedang melakukan vaksinasi. Dan ini akan terus berproses, sedangkan untuk sisa dosis vaksin masih 880 itu untuk Denpasar dan Gianyar, kita masih menunggu dari pusat untuk dosis berikutnya," pungkasnya. (Kanalbali/ACH)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...