• - +

Kabar Perwakilan

Terkait Tata Kelola Perkebunan Sawit di Donggala, Ombudsman Gelar FGD
PERWAKILAN: SULAWESI TENGAH • Senin, 20/01/2020 •
 
FGD Ombudsman Sulteng bersama Pemkab Donggala (foto.istimewa)

SHARE

DONGGALA | matarakyatindo.com - Ombudsman Sulteng menggelar Focus Grup Discusion (FGD) tentang tata kelola perkebunan Sawit di Kabupaten Donggala (20/01/2020) bersama pemerintah daerahnya yang dihadiri langsung Wakil Bupati Mohammad Yasin dan Wakil Ketua DPRD Donggala Aziz Rauf.

"Selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor sawit banyak yang jebol sehingga merugikan bagi pemerintah di kabupaten donggala sehingga perlu di tingkatkan untuk diawasi dalam bidang perizinannya agar dapat meningkatkan PAD di kab. Donggala", Ungkap Ketua Ombusdman Sofyan Farid Lembah.

"Memang setelah saya lihat, PAD dari perkebunan sawit kepada pemerintah kabupaten sangatlah kecil, saya berharap solusi dari diskusi ini dapat meningkatkan PAD Kabupaten Donggala," ungkap Mohammad Yasin sambil mengamini.

Sebelumnya Ombudsman Sulteng telah melakukan kajian awal tentang tata kelola Perkebunan Sawit di Donggala pada bidang Pendapatan, pengelolaan lingkungan, perizinan dan penguasaan lahan.

Alhasil, berdasarkan kajian awal tersebut menemukan beberapa masalah antara lain tumpang tindihnya lahan, penarikan pajak yang tidak sesuai hitungannya, dan masalah perizinan.

"FGD ini diharapkan dapat mengklarifikasi didata dan informasi seluruh temuan tersebut, dari solusi kebijakan yang dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat disatu sisi serta sisi penyelamatan, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan pelayanan publik di Donggala" pinta Kepala Perwakilan Ombudsman.

Donggala Pasca bencana ditambahkannya, telah menjadi kabupaten dengan presentase tertinggi warga miskinnya, 18 persen didorong pertumbuhan ekonomi hanya 5 persen dan angka pengagguran 3.7 persen.

"Semoga FGD ini bisa memberi kontribusi positif dalam Tata Kelola Kelapa Sawit yang lebih pro terhadap penyelesaian problematika tersebht di atas, minimal dalam penerimaan sektor Pajak", tutup Sofyan.

Reporter : BIM





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...