Terjadi Kekosongan Stok Imunisasi, Ombudsman Panggil Pihak Terkait
Manokwari - Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Sombuk menyayangkan ketidaktersediaan stok imunisasi di seluruh Kabupaten Kota di Papua Barat sejak terjadinya pandemi tahun 2020 lalu. Hal ini teruangkap ketika Ombudsman Papua Barat mendapatkan informasi bahwa capaian vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bagi bayi di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat pada 2021 masih jauh di bawah standar yang disebabkan terputusnya stok vaksin sejak Februari hingga Oktober 2021, yang harusnya dikirim oleh Kementerian Kesehatan untuk Papua Barat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Ombudsman Papua Barat memanggil Kepala Puskesmas Sanggeng, Kepala Puskesmas Maripi, Dinas Kesehatan Manokwari dan UNICEF selaku mitra kerja Dinas Kesehatan Papua Barat melalui Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Papua Barat untuk meminta keterangan dan gambaran secara detail terkait kondisi lapangan mengenai ketersediaan stok imunisasi bagi bayi dan anak pada Senin (8/11/2021).
Kepala Puskesmas Sanggeng dan Maripi menyampaikan bahwa memang benar bahwa terjadi kelangkaan vaksin untuk imunisasi bayi sehingga program imunisasi dasar lengkap tidak berjalan. Hal tersebut juga sama seperti yang terjadi pada Puskesmas Bintuni, Puskesmas Wayer Sorong Selatan dan Puskesmas Malawei Kota Sorong yang turut di pantau asisten Ombudsman Papua Barat.
Kepala Puskesmas Maripi Ayub Mansim menjelaskan bahwa Imunisasi Dasar Lengkap tidak maksimal di puskesmas dikarenakan tidak berjalannya kegiatan posyandu. Tidak tersedianya vaksin dikarenakan fokus penanganan Covid-19 serta tenaga vaksinator yang seluruhnya diarahkan kepada penanganan covid, namun apabila vaksin ini tersedia secara lengkap maka puskesmas siap melakukan pelayanan.
Penanggungjawab perwakilan UNICEF Papua Barat  Hendrik Marisan menyampaikan bahwa selain tidak tersedianya IDL di Puskesmas, faktor lain yang menyebabkan capaian vaksin IDL bagi bayi di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat pada 2021 masih jauh di bawah standar adalah menurunnya kesadaran masyarakat untuk membawa bayi mereka agar mendapat imunisasi.
"Masyarakat enggan dan takut membawa bayi mendapat IDL karena Covid. Hal ini yang harus disosialisasikan kembali oleh pemerintah tentang pentingnya pemberian imunisasi pada anak, adanya regulasi khusus yang mengatur pemberian imunisasi dan pentingnya kesehatan bagi anak dan anggaran yang dikhususkan untuk penyediaan imunisasi sehingga pemerintah jangan hanya berfokus kepada Covid tetapi harus kembali fokus untuk pemberian Imunisasi Dasar Lengkap ke anak-anak, karena selama dua tahun belakangan fokus ini menjadi terbengkalai," jelas Marisan.
Marisan menyampaikan bahwa setelah Ombudsman memberikan atensi terkait stok vaksin untuk imunisasi maka Kementerian Kesehatan melalui Subdit Imunisasi Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan telah menjawab permohonan untuk dikirimkan ke Papua Barat dan telah masuk dalam list logistik.Â
"Kami berharap Ombudsman membantu dalam mengawal sehingga ketersediaan stok vaksin untuk Imunisasi Dasar Lengkap dapat tersedia dan program ini dapat berjalan baik," tutup Marisan.
