• - +

Kabar Perwakilan

Temui Ombudsman, DPRD Tikep Konsultasi Soal Mutasi ASN Hingga Anggaran Pendidikan dan Pungutan
PERWAKILAN: MALUKU UTARA • Rabu, 03/03/2021 •
 
Sinergitas antara Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan. (Foto: Dok Ombudsman)

TERNATE, Beritamalut.co - Soal Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tidore Kepulauan Konsultasi ke Ombusdman RI Perwakilan Maluku Utara (Malut).

Rombongan anggota Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) tiba di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada Rabu (3/3/2021).

Kedatangan mereka dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Tikep, Ahmad Ishak. Ia menjelaskan maksud kedatangannya itu dalam rangka untuk menjalin kerjasama di bidang pengawasan pelayanan publik serta untuk membahas beberapa hal terkait pengelolaan pendidikan di kota Tidore Kepulauan.

Pada kesempatan itu, ketua Komisi I DPRD Kota Tikep Ridwan M. Yamin menyampaikan beberapa pengaduan masyarakat terkait pergantian kepala daerah. Salah satunya ialah tentang mutasi ASN. Dimana katanya ada kelompok yang mengatasnamakan Forum Peduli ASN yang mempersoalkan mutasi pasca pemilihan kepala daerah.

Itu arti kata Ridwan ada ketidakpuasan dari masyarakat.

"Ombudsman dalam hal ini lembaga yang menangani pengaduan masyarakat memberikan beberapa pemaparan terkait hal tersebut. Diantaranya bahwa dua tugas Ombudsman yaitu adalah menindaklanjuti laporan dan melakukan pencegahan.  Karena itu Ombudsman mendorong kepada siapa saja yang merasa menjadi korban langsung atau tidak puas dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga Negara yang dibiayai oleh APBN/APBD untuk melapor langsung kepada Ombudsman," kata Ridwan melalui rilis yang diterima Beritamalut.co, Rabu tadi.

Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Malut, Sofyan Ali mengatakan bahwa dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Ombudsman dan DPRD sama-sama memiliki fungsi pengawasan. Akan tetapi sinergitas diantara keduanya sejauh ini masih kurang. Oleh karena itu perlu didorong sinergitas yang kuat untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik di tengah masyarakat.

"Mengenai isu mutasi ASN sendiri dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan di media massa, baik cetak maupun media sosial. Pemerintah kota dianggap telah menabrak aturan dari BKN," kata Sofyan.

Dewan dalam hal ini sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota Tidore Kepulauan untuk menangani hal tersebut. Ombudsman mendorong DPRD untuk bagaimana dapat terus mengawal rekomendasi tersebut agar supaya dapat ditindaklanjuti oleh pemkot.

Sambunga Sofyan, harus ada umpan balik. Pemerintah harus memberikan jawaban terhadap tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Termasuk apakah rekomendasi itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Itu harus ada umpan baliknya. Harus ada respon karena ini berkaitan dengan institusi.

"Pertemuan tersebut juga membahas beberapa isu mengenai tata kelola pendidikan di kota Tidore kepulauan. Khususnya masalah anggaran pendidikan dan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan," terang Sofyan.

Kepala Asisten Pemeriksaan Laporan, Akmal Kader menambahkan bahwa ada baiknya jika DPRD dalam hal ini Komisi I memanfaatkan fungsi budgeting yang dimilikinya untuk menganalisis anggaran pendidikan di kota Tidore Kepulauan, meskipun ada batasan untuk melakukannya.

Di akhir pertemuan tersebut, kedua belah pihak baik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara maupun Komisi I DPRD Kota Tidore Kepulauan sepakat untuk menjalin kerjasama pengawasan pelayanan publik di kota Tidore Kepulauan utamanya di bidang pendidikan. (Sukur L)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...