Kabar Perwakilan

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima Audiensi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) pada Selasa 08 Oktober 2019 di Sawahan Kantor Ombudsman Sumbar.

Hal yang dibahas pada pertemuan tersebut, yakni terkait adanya rencana pemerintah untuk naiknya iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani, mengatakan, kenaikan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan akan membuka ruang semakin banyak warna rakyat tidak mendapatkan perlindungan kesehatan dari Negara. Hal dikarenakan ketidakmampuan keluarga dalam membayar iuran.

"BPJS Kesehatan ditujukan menjadi jaminan perlindungan kesehatan bagi pesertanya. Menaikkan iuran bukanlah memudah masyarakat. Apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat banyak yang ekonomi lemah. Perlu dipertimbangkan lagi rencana itu," tegasnya, Rabu (9/10).

Metia Winati selaku asisten Ombudsman RI mendorong KPI menyampaikan laporan kepada Ombudsman Perwakilan Sumbar bila ditemukan tindak maladministrasi dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Saat ini Ombudsman juga memproses beberapa laporan masyarakat di bidang kesehatan terutamanya terkait dengan BPJS Kesehatan, masyarakat melaporkan masalah auto debet bank yg bermasalah.

"Selain itu kami mendapat kabar dari pemantauan 4 Rumah Sakit dalam waktu dekat BPJS Kesehatan akan memutus kerjasama dengan salah satu rumah sakit swasta di Kota Padang," ujar Metia.

Sementara itu, Korwil KPI, Tanti Herida, menjelaskan, beberapa persoalan yang ditemukan di wilayah kerjanya terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, secara umum persoalan yang dikemukakan terkait kepesertaan, layanan buruk yang masih ditemukan di fasilutas kesehatan, belum berjalannya mekanisme pengaduan di faskes dan kebijakan yang belum tersosialisakan kepada masyarakat. (relis/N)