• - +

Kabar Perwakilan

Sistem Pencegahan Virus Corona di Kualanamu Masih Terlalu Kendor, Ini Kata dari Ombudsman
PERWAKILAN: SUMATERA UTARA • Minggu, 02/02/2020 •
 
Ombudsman RI Perwakilan Sumut saat Sidak Pencegahan Virus Corona di Bandara Kualanamu, Sabtu (01/02/2020) by medan.tribunnews.com

SHARE

TRIBUN-MEDAN.com - Sistem pengawasan orang asing khususnya Warga Negara Cina di Bandara Kualanamu dinilai masih terlalu kendor.

Hal ini disebutkan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar setelah melakukan peninjauan bagaimana kesiapan pihak Angkasa Pura II dan pihak lain yang ada di bandara dalam mencegah merebaknya virus Corona dari Cina yang dilakukan Sabtu, (1/2/2020).

Berbagai masukan pun sudah disampaikan kepada instansi yang ada di Bandara Kualanamu agar kedepannya bisa diperbaiki lagi.

" Ada beberapa catatan dari kita setelah kita melakukan peninjauan di bandara kemarin. Intinya pengawasan terhadap warga negara Cina masih kendor dan ini menurut saya sangat bahaya. WNI (warga negara Indonesia) yang dipulangkan dari Cina saja harus di Karantina dulu di Natuna tapi mengapa orang Cina yang datang ke sini malah terlalu mudah masuk. Ini yang tidak boleh terjadi karena mekanisme penanganannya berbahaya,"ujar Abdyadi Siregar Minggu, (2/2/2020).

Untuk catatan pertama, mengenai sistem koordinasi antar instansi yang ada di bandara, Abyadi pun memberikan apresiasi.

Hal ini lantaran sudah ada kerjasama yang bagus seperti adanya pembangunan ruang isolasi dan karantina yang sudah mau finishing.

Meski demikian, dianggap kalau apa yang dilakukan ini masih gantung karena berdasarkan skema ruangan yang tampak kalau ruang isolasi dan karantina yang mau didirikan tidak memenuhi standart.

" Ruang isolasi inikan seperti macam ruang untuk rawat tapi ya perlu toilet. Kalau ada yang kena (positif Corona) kemana dia (korban) kalau mau buang air, ya tidak boleh lah bergabung dengan yang sehat. Ruang isolasi dibuat sekitar 3 x 3 meter konsepnya salah dan kita minta dipenuhi standartnya. Ruang karantina dibuat 3 x 7 meter ini juga harus ada toiletnya,"kata Abyadi.

Mantan wartawan harian terbitan Medan ini memberi saran agar ruang karantina juga bisa dibagi dua kedepannya agar yang laki-laki dan perempuan tidak digabung tempatnya. Dalam hal ini dirinya menyebut kalau pihak AP II jangan sepele sehingga apa yang dilakukan jadinya tidak sia-sia. Mengenai posisi ruangan yang berhadapan langsung dengan landasan ia tidak mempersoalkannya.

" Janganlah hanya sekedar ada (telah dibangun ruang isolasi dan karantina). Kalau enggak ada standartnya ya percuma saja. Ini virus pembunuh massal yang perlu kita waspadai. Catatan kedua dari kita, bahwa kita juga tidak inginkan kalau sistem pengamanan terlalu longgar karena virus ini luar biasa bahayanya. Yang kita lihat kemarin pola penanganan terlalu longgar dan ini salah menurut saya,"kata Abyadi.

Dirinya menyebut kalau saat melakukan peninjauan ke bandara dan didampingi pihak AP II diketahui ada 6 orang warga negara Cina yang sempat datang dan kemudian sempat tertahan oleh Imigrasi. Mereka masuk ke Indonesia melalui Kuala Lumpur dan tiba pagi hari di Kualanamu.

Disebut kalau saat itu pihak Imigrasi pun sempat dilihatnya berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang ada di Bandara yang memang sudah menggunakan mesin Thermal Scanner untuk melakukan pengawasan.

" Imigrasi sempat menyebut tidak akan melepas yang enam orang ini kalau tidak ada rekomendasi dari KKP. Enam orang warga Cina ini tidak bisa berbahasa Indonesia dan Inggris saat itu. Mereka ketahuannya karena saat disuruh mengisi kartu kewaspadaan kesehatan tidak bisa. Ini karena mereka tidak tahu makanya sempat tertahan, nah kalau yang bisa mengisinya berartikan sudah lolos. Inikan berbahaya juga. Seperti yang saya bilang WNI yang dari Cina saja di karantina dulu masa yang orang Cina bisa mudah masuk,"ucap Abyadi.

Dalam penanganan kasus ini, ia juga merasa kecewa dengan KKP karena pada saat itu yang menjadi penanggungjawab adalah orang Medan.

Disebut pada saat itu KKP hanya menyuruh penanggungjawabnya menandatangani surat pernyataan agar lima dari enam orang yang ditanggungjawabi bisa dikarantina di rumah dan tidak keluar selama kurun waktu 14 hari.

Dalam hal ini dirinya berpendapat terjadi kekeliruan karena tidak ada pihak yang bisa menjamin hal itu dilanggar atau tidak.

" Siapa yang mengawasi saya tanya enggak ada yang bisa bertanggungjawab. Nah penanganan seperti inikan berbahaya. Makanya kita meminta agar seluruh warga negara cina harus dikarantina kalau masuk ke sini. Harus dibawah pengawasan 14 hari oleh dokter. Kita menjaga warga kita juga dan ini bukan menghalangi mereka. Jangan sampai semua kena di Sumut ini. Karena yang sudah masuk tentu akan bergaul dengan warga kita dan ini bisa berbahaya,"katanya.

Disebut kalau hal ini harus bisa jadi perhatian Pusat juga. Dikatakan bahwa Malaysia, Filipina dan Singapura sudah menyetop kedatangan turis Cina karena itu sebagai bentuk kewaspadaan ketiga negara itu terhadap virus mematikan.

Di Indonesia, ia menilai justru masih membiarkan warga negara China masuk tanpa ada tindakan karantina selama 14 hari.

Sementara itu Kordinator KKP Bandara Kualanamu, dr Sofyan menjelaskan hingga saat ini ruang isolasi dan karantina yang sudah disiapkan oleh AP II belum rampung.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar berbincang dengan pegawai KKP Bandara Kualanamu Sabtu, (1/2/2020). 

Ia membenarkan bahwa konsep bangunan belum memiliki ruang toilet. Menurutnya dalam hal ini pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada AP II sebagai pengelola gedung bandara.

" Itu sudah kita bilang juga agar disiapkan toilet sebaiknya. Belum jadi sekarang ini ya tinggal finishing lah. Kalau masalah surat pernyataan untuk penjamin yang dibilang Ombudsman itu memang ketentuannya gitu. Kita disuruh membuat seperti itu dari atas makanya kita lakukan seperti itu. Mana berani kita buat kebijakan sendiri-sendiri. Kalau yang WNI yang dipulangkan ke Indonesia itukan memang yang tinggal di Wuhan nah itu di karantina karena kebijakan Pimpinan. Kalau kita di sini belum ada seperti itu,"kata dr Sofyan.

(dra/tribun-medan.com).





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...