• - +

Kabar Perwakilan

Singgung Pemberlakukan PSBB di Kota Serang, Begini Kata Ombudsman Banten
PERWAKILAN: BANTEN • Sabtu, 26/09/2020 •
 

SHARE

SERANG, TOPmedia - Ombudsman Perwakilan Banten singgung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan cek poin yang diberlakukan salah satunya di Kota Serang.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Dedy Irsan mengatakan dalam pemberlakukan PSBB, diberlakukan cek poin jangan sampai, kata dia, hanya ada tendanya namun tidak ada penjaganya.

"Tapi dijalankan sesuai fungsinya jangan cuman cek poin tapi tendanya kosong. Cek poin itu untuk jika ada orang yang masuk ke Kota Serang, di cek suhunya, pake masker, tujuannya untuk memutus mata rantai penularan covid-19," katanya kepada wartawan di kantornya, Sabtu (26/9/2020).

Menurut Dedy, cek poin masih perlu dilakukan, terlebih, kata dia, di Provinsi Banten masih ada daerah yang masuk kedalam zona merah covid-19.

"Jadi menurut kami itu tetap perlu dilakukan pemerintah Kota, Kabupaten yang melakukan PSBB. Apalagi saat ini 4 Kota Kabupaten itu masuk zona merah. Itu harus lebih waspada kita itu," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Zainal Muttaqin mengungkapkan banyak yang harus dievaluasi dalam pemberlakukan PSBB tersebut, selain itu, kata dia, sekarang ada istilah Pembatasan Sosial Bersakala Mikro (PSBM) ini pun bisa menjadi pilihan jika PSBB tidak efektif.

"Kita secara kasat mata memang PSBB itu banyak yang harus di evaluasi, sekarang kita mengenal Istilah PSBM ini bisa diberlakukan dari skala Desa atau Kelurahan, jadi kalau kita lakukan PSBB seperti sekarang kita pasang cek poin di daerah - daerah misalnya tadi temen - temen menyadari sendiri efektifitasnya sangat rendah," ungkapnya.

Daripada pemerintah ini, dikatakan Zainal, menyalahkan masyarakat, misalnya, kata dia, masyarakat tidak patuh protokol kesehatan, makanya kasus semakin banyak, sebutulnya tidak bagus juga.

"Sebetulnya pemerintah mengarahkan betul sumber daya, termasuk struktur jejaring dia untuk melaksanakan kebijakan struktur yang dia punya," ucapnya.

"Kemarin itu ide PSBM itu salah satu hasil dari evaluasi sementara yang dilakukan dalam PSBB, jadi kalau PSBB tidak berhasil PSBM dilakukan, artinya unit - unit terkecil pemerintah itu harus mulai diberdayakan untuk melakukan pengetatan, jadi itu salah satu upaya sebulnya yang belum terlihat dari pemerintah," sambung Zainal.

Menurut Zainal, dari pada pemerintah kehilangan ide, PSBM harusnya menjadi ide untuk memutus mata rantai penularan covid-19, dengan terus berupaya, kata dia, mencari betul cara efektif mencegah covid-19 ini.

"Yang tahu siapa saja yang masuk ke Daerahnya kan pemerintah setempat terutama Kampung atau Desa setempat dengan didorong pemerintah setempat," tandasnya.(Di/Red)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...