Sinergi Jaga Keandalan Listrik, Ombudsman Kalsel Bersama Gubernur dan Forkopimda Kalsel Tinjau PLTU Asam-Asam
Tanah Laut - Dalam upaya memastikan keandalan pasokan listrik dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan, Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan bersama Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel melakukan inspeksi dan peninjauan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit Bisnis Pembangkitan (UBM) Asam-Asam, Kabupaten Tanah Laut, pada Selasa (4/8/2026).
Kunjungan kerja strategis ini bertujuan untuk meminta klarifikasi, menelusuri akar permasalahan dengan meninjau secara langsung penyebab utama yang menjadi permasalahan pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Kalselteng, memastikan ketersediaan pasokan energi primer (batu bara) sebagai bahan baku produksi, serta memastikan adanya langkah cepat dari PLN dalam memulihkan keandalan pasokan listrik di Banua, serta mengevaluasi langkah mitigasi PT PLN (Persero) dalam menjaga stabilitas sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan.
Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman dalam kunjungannya menekankan bahwa kelistrikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dasar yang sangat berdampak pada hajat hidup orang banyak. Pemadaman listrik bergilir telah berdampak signifikan terhadap berbagai sektor, mulai dari aktivitas rumah tangga warga, pelayanan publik pemerintah, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada stabilitas pasokan listrik.
"Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami hadir bersama pemerintah daerah untuk memastikan bahwa PLN siap memberikan pelayanan terbaiknya. Listrik adalah kebutuhan vital. Kami ingin memastikan tidak ada kendala sistemik yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha di Kalimantan Selatan," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin juga turut melakukan peninjauan untuk memastikan percepatan pemulihan sistem kelistrikan yang selama beberapa pekan terakhir menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Kaselteng.
"Hari ini meninjau langsung proses perbaikan di pembangkit. Kami ingin memastikan PLN benar-benar serius mempercepat pemulihan sehingga masyarakat bisa segera kembali menikmati layanan listrik secara normal," ujarnya.
Muhidin juga mengingatkan bahwa sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga karena proses perbaikan salah satu unit pembangkit di Asam-Asam belum sepenuhnya selesai.
Sementara itu, General Manager PLN UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijono dan pihak Manajemen PT PLN (Persero) UBM Asam-Asam yang menerima rombongan menyambut baik kunjungan pengawasan atau site visit tersebut. Manajemen PLN memaparkan pembangkit PLTU Asam-Asam memiliki enam unit generator dengan total kapasitas sekitar 500 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, ada satu unit berkapasitas 54 MW yang mengalami kerusakan dan kini sedang menjalani proses perbaikan, serta satu unit lainnya berkapasitas 54 MW yang sedang pemeliharaan.
Iwan Soelistijono mengatakan, seluruh jajaran PLN bersama subholding pembangkitan dan mitra kerja terus mengerahkan sumber daya terbaik untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan. Ia menjelaskan, gangguan pada tiga unit pembangkit yang terjadi sekitar minggu ketiga bulan Juli 2026 mengakibatkan berkurangnya kemampuan pasokan listrik, sehingga PLN harus menerapkan pengaturan beban berupa pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
"Kami memahami sepenuhnya bahwa kondisi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, dunia usaha, pelayanan publik maupun berbagai aktivitas lainnya. Untuk itu, atas nama PLN kami kembali menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan," ujar Iwan.
Menurutnya, proses pemulihan dilakukan tanpa henti selama 24 jam dengan mengutamakan keselamatan kerja, kualitas perbaikan, dan percepatan penyelesaian agar seluruh unit pembangkit kembali beroperasi secara normal. Selain mempercepat perbaikan, PLN juga telah menyalurkan 51 unit genset portabel serta sekitar 6.000 lampu darurat di berbagai fasilitas layanan publik untuk meminimalkan dampak pemadaman selama proses pemulihan berlangsung.
Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan tinjauan lapangan (site visit). Rombongan berkesempatan melihat langsung area ruang kendali utama (Central Control Room) dan instalasi turbin untuk memahami proses bisnis dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh para petugas teknis PLN.
Melalui sinergi lintas sektoral antara Ombudsman RI, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, dan BUMN ini, diharapkan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dapat terus terjaga keandalannya, sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (YA)
