Sigit : Jangan Serang Disdikbud soal SKTM Data Warga Miskin Ranahnya Dinas Sosial
PROKAL.CO, TARAKAN - Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang baru untuk tingkat SMA di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara), masih menuai kontroversi. Masih banyak keluhan dari warga perihal aturan zonasi dan penuhnya kuota untuk sekolah negeri. Isu yang tengah ramai dibicarakan masyarakat saat ini, kuota murid baru untuk jalur warga miskin (gakin) diduga dimanfaatkan beberapa orang agar bisa masuk ke sekolah negeri.
Dikonfirmasi perihal keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara, Sigit Muryono mengatakan, Pemprov Kaltara hanya akan mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan.
"Pokoknya kita ikuti saja aturan. Sekarang PPDB sudah selesai, sudah diumumkan 6 Juli lalu serta 9 Juli sudah pembelajaran. Jadi SMK itu 1 kelas minimal 15 (murid), sudah layak jadi rombel (rombongan belajar). Kalau sudah ditentukan Allah, pilihannya di sini, keterimanya di sini, ya diikuti," beber Sigit kepada awak media.
Dirinya berpesan agar perangkat satuan pendidikan berkomitmen dan tidak membuat aturan-aturan sendiri. Harus sesuai dengan Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), di mana PPDB sudah diatur dengan zonasi.
"Sekolah swasta di Tarakan masih banyak, masih sangat menampung itu (yang tidak diterima di sekolah negeri), jadi biarlah sekolah negeri untuk berbenah dan sekolah swasta bisa berkembang. Karena sekolah swasta juga sudah andil besar terhadap pembangunan pendidikan di Kaltara dan bangsa," imbuhnya lagi.
Sigit juga menegaskan, saat ini sekolah swasta di Kaltara masih banyak yang belum penuh dan masih bisa menampung murid-murid baru. Disdikbud Kaltara sudah menghitung berapa lulusan SMP dan berapa kuota yang tersedia di SMA-SMK di Kaltara. Sigit berpesan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut mendukung pemerintah menegakkan aturan.
"Namanya evaluasi pasti tetap ada setiap saat, setiap tahun, tapi aturan harus ditegakkan, kapan lagi kita utamakan warga miskin. Kalau ada warga mampu tidak diterima di sekolah negeri, jangan protes. Harusnya bersyukur jadi orang mampu, jangan mendadak jadi orang miskin hanya agar anaknya diterima di sekolah negeri," tegas Sigit.
Lanjutnya, evaluasi perihal program PPDB akan terus dilakukan. Sigit menegaskan data warga yang mempunyai kartu gakin, bukan berasal dari Disdikbud. Melainkan data gakin berasal dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Disdikbud hanya menjadi user. Yang mengaku miskin, akan diverifikasi bersama anggota Dinsos ke rumah warga tersebut agar jelas warga tersebut masuk kategori miskin atau mampu.
"Jangan serang Disdikbud kalau ada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu, jadi yang mendapat sanksi harusnya yang mengeluarkan SKTM itu. Disdikbud hanya menerima (murid baru jalur gakin) yang memenuhi syarat, kalau tidak memenuhi ya tidak diterima. Ini sudah sesuai aturan," pungkasnya lagi.
Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Kaltara, Ibramsyah Amiruddin mengatakan, kendala program baru PPDB bukan hanya terjadi di Kaltara, namun juga di banyak daerah di Indonesia. Masyarakat terkadang belum bisa menerima dengan adanya aturan baru. Perihal warga mampu yang masuk jalur dan mengaku gakin, Ibramsyah menegaskan warga tersebut tidak akan diproses.
"Yang jalur gakin ini memang kuotanya diperbanyak, tapi juga diatur zonasinya karena aturan zonasi ini kan agar rata. Yang kita antisipasi itu orang tuanya mampu tapi didata diisi kalau dia tidak mampu. Tapi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kan sudah diseleksi ketat," tutur Ibramsyah.
Lanjutnya, jika Ombudsman menemukan kendala dalam program PPDB, Ombudsman bukan akan mencari kesalahan namun akan membantu mencarikan solusi dan perbaikan sistem penerimaan tersebut. (*/aul)
