Serahkan Hasil Penilaian Kepatuhan Tahun 2023, Ombudsman Papbar Dorong Perbaikan Pelayanan Publik di Papua Barat
Manokwari - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat menyerahkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) di lingkup Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Kerja Bupati se-Provinsi Papua Barat di Swissbel Hotel Manokwari, Selasa (6/2/2024).
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Musa Y. Sombuk dalam sambutannya menyampaikan bahwa Ombudsman telah memotret standar layanan publik pada enam instansi di Provinsi Papua Barat. Adapun enam instansi yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat. Di mana berdasarkan hasil penilaian Ombudsman, didapati dua instansi yang memiliki standar layanan yang sesuai dan sebagai penyumbang nilai paling besar yakni DPMPTSP dan RSUP Papua Barat, sedangkan empat instansi lainnya masih belum sesuai.
Ditambahkan juga oleh Sombuk bahwa Ombudsman memberi apresiasi kepada tiga Kabupaten yang masuk pada Kategori Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) yaitu, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak. Menurutnya hasil yang diperoleh merupakan bentuk komitmen dari kepala daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerahnya.
Kemudian Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak mengalami peningkatan dari Zona Merah ke Zona kuning. Sementara tiga Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama masih berada pada Kepatuhan Rendah (Zona Merah).
Sombuk mengatakan pelayanan publik adalah cerminan dari kinerja Pemerintah, jika pelayanan publik baik maka pemerintah dinilai berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan atau birokrasi begitupun sebaliknya, sehingga dirinya berharap beberapa kabupaten yang masih berada pada kategori Zona Kuning dan Zona Merah agar lebih lebih berupaya dalam melakukan perbaikan kualitas standar layanan publik.
Rosalina Selaya
Asisten Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat
