Kabar Perwakilan

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi jawa Timur Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M.Si (foto Doc. RRI.ci.id)

KBRN, Surabaya: Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (Jatim) menerima sebanyak 405 laporan dari masyarkat sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017 lalu sebanyak 356.  Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Timur Dr. Agus Widiyarta mengungkapkan, Pada tahun 2018 ini ORI Perwakilan Provinsi Jatim menerima 1.480 pengaduan tetapi setelah proses di PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) maka dari pengaduan tersebut yang dapat diproses sebagai laporan sebanyak 405 laporan dengan penerima manfaat Iebih dari 3000 orang. Dari 405 laporan masyarakat sebagian besar pelapor datang langsung yaitu sebanyak 134 laporan atau 33 % selebihnya ada yang melalui surat, email, atau media lainnya. 

"Tentu saja banyaknya laporan ini belum tentu menunjukkan kualitas pelayanan publik yang menurun, tetapi bisa saja ini membuktikan tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur terhadap pelayanan publik yang semakin besar, sehingga mereka melapor ketika merasa diberi pelayanan publik yang tidak memuaskan."ungkap Agus Widiyarta, Rabu, (9/1/2019). 

Sedangkan berdasarkan substansi laporan yang masuk terbanyak adalah substansi masalah Administrasi Kependudukan yaitu sebanyak 83 atau 20 % dari jumlah laporan yang masuk. Dari 405 Laporan yang masuk Ombudsman RI Perwakilan Jatim telah menyelesaiakan laporan sebanyak 257 Iaporan atau 63,5 % sedangkan sisanya masih dalam proses. 

Dikatakan, Kalau dilihat dari Instansi telapor yang dilaporkan oleh masyarakat Jatim kepada ORI perwakilan Jatim terbanyak adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu sebanyak 87 Iaporan atau 21.5 % dari seluruh laporan yang masuk. Sebagian besar adalah Dinas Kependudukan dalam melaksanakan pelayanan E-KTP. Sedangkan kalau dilihat dari daerah terlapor, sebagian besar adalah Kota Surabaya yaitu sebanyak 205 laporan atau 50,65 persen dari seluruh laporan yang masuk. 

"Kondisi ini terjadi karena di Kota Surabaya banyak unit penyelenggara pelayanan publik baik itu milik pemerintah Kota Surabaya, Pemprov Jatim maupun Instansi Vertikal lainnya."kata Agus.

Berikut lima besar daerah terlapor terbanyak yang dilaporkan masyarakat tahun 2018

1. Kota Surabaya 205 
2. Kabupaten Sidoarjo 35
3. Kabupaten Malang 19 
4. Kabnaten Gresik 15 
5. Kota Kediri 14

Substansi Laporan 

1. Administrasi Kependudukan 83
2. Pertanahan 73
3. Kepegawaian 58
4. Kepolisian 41
5. Pendidikan 19