Rekap 5 Tahun, Ombudsman Jambi Terima 2.499 Laporan: Sektor Kepegawaian Mendominasi
JAMBI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi merilis rekapitulasi kinerja penanganan laporan masyarakat selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025). Tercatat, sebanyak 2.499 laporan telah diterima yang tersebar dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Dari total laporan yang masuk tersebut, substansi Kepegawaian menempati urutan teratas sebagai sektor yang paling banyak diadukan dengan jumlah 335 laporan. Posisi kedua ditempati sektor Agraria/Pertanahan sebanyak 171 laporan, disusul sektor Perdesaan (112 laporan), Hak Sipil dan Politik (86 laporan), serta sektor Pendidikan (73 laporan).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, menjelaskan bahwa tingginya laporan di sektor kepegawaian tidak terlepas dari dinamika seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023. Kala itu, banyak persoalan administrasi yang dikeluhkan oleh masyarakat.
"Lonjakan laporan terjadi pada tahun 2023, di mana banyak peserta seleksi PPPK yang melapor akibat persoalan administrasi. Seluruh laporan tersebut telah berhasil dituntaskan oleh Tim Ombudsman Jambi," ujar Saiful.
Menurut Saiful, tren maladministrasi pada sektor kepegawaian maupun sektor lainnya sering kali muncul akibat implementasi program baru pemerintah yang berjalan kurang efektif di lapangan.
"Tren ini menjadi cerminan bahwa masyarakat Jambi menuntut kesiapan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang prima dari penyelenggara layanan. Sebaik apapun tujuan sebuah program, pelaksanaannya harus dibarengi dengan implementasi yang efektif, responsif, dan mampu menjaga kepercayaan publik," imbuhnya.
Menutup keterangannya, Saiful menegaskan komitmen lembaganya terhadap penyelesaian laporan masyarakat. Ia memastikan seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.
"Meskipun ribuan laporan yang masuk, semuanya dituntaskan penyelesaiannya. Saya berkomitmen bahwa tidak boleh ada satupun laporan masyarakat ke Ombudsman yang tidak diselesaikan. Harus tuntas," tegas Saiful Roswandi.(ORI-Jambi)
