Refleksi Akhir Tahun 2024, Ombudsman Jateng Tangani 386 Aduan
SEMARANG - Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 pada Selasa, (17/12/2024). Kegiatan yang mengusung tema Peran Strategis Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Dasar di Provinsi Jawa Tengah ini berlangsung di Ballroom Hotel Patra Kota Semarang.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Siti Farida menyampaikan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah telah menangani 386 aduan sepanjang tahun 2024 laporan paling banyak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jaminan sosial, serta ketertiban keamanan.
Lebih lanjut, Farida juga menyoroti angka kemiskinan di Jawa Tengah yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Provinsi karena kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 10,47%.
Refleksi Akhir Tahun Ombudsman RI Jawa Tengah menghadirkan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, Amir Machmud, dan Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Johan Hadiyanto sebagai pembicara pada kesempatan tersebut.
Kegiatan berlangsung dengan diskusi aktif antara pemateri dengan peserta yang hadir dari berbagai kalangan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, stakeholder dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, rekan media, dan tamu undangan lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara Ombudsman RI dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, badan perencanaan daerah, dan penyelenggara layanan publik lainnya, dalam upaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan rencana strategis yang efektif untuk memperkuat pengawasan serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, inklusif dan berkeadilan di Provinsi Jawa Tengah.
