Rapat Koordinasi dengan Ditlantas Polda NTT, Ombudsman NTT Tekankan Pembenahan Layanan SIM hingga BPKB
Dokumentasi pasca penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi(Foto :Lila/Humas)
KUPANG - Sebagai bentuk tindak lanjut atas meningkatnya pengaduan terkait layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan rapat koordinasi bersama Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda NTT, Senin (9/10/2026) di Kantor Ombudsman NTT. Langkah ini menjadi evaluasi sekaligus upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan kepolisian, khususnya pada layanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Yosua P. Karbeka didampingi jajaran Asisten Ombudsman RI NTT. Sementara itu, dari pihak Ditlantas Polda NTT diwakili oleh Kasubdit Bupati Ditlantas Polda NTT, AKBP Nur'Aini Rosyidah bersama jajaran dan pejabat serta personel Subdit Bupati.
Ombudsman NTT menegaskan bahwa meningkatnya pengaduan masyarakat harus menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem pelayanan. Perbaikan tidak cukup secara administratif. Keluhan yang berulang harus menjadi dasar evaluasi untuk identifikasi persoalan sekaligus langkah-langkah perbaikan untuk menghadirkan layanan yang transparan, mudah diakses, diukur dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Ombudsman adalah pelayanan penerbitan SIM. Dalam rapat tersebut, Yosua Karbeka menyampaikan bahwa Ditlantas harus bisa memastikan bahwa seluruh tahapan pelayanan SIM berjalan secara transparan dan terintegrasi sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan tersebut.
“Selain itu, keterbatasan akses pelayanan SIM di sejumlah kabupaten yang belum memiliki satuan penyelenggara administrasi SIM (Satpas), seperti di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo dan Sumba Tengah juga menjadi perhatian. Sehingga, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan SIM keliling agar dapat menjangkau masyarakat wilayah tersebut," ujar Yosua. Namun, lebih jauh lagi, perluasan jangkauan pelayanan harus tetap disertai dengan seluruh standar pelayanan. Mulai dari ujian SIM, pemeriksaan psikologi, hingga pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan SIM secara terpadu tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke daerah lain.
Ombudsman juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai seluruh persyaratan administrasi dan biaya pelayanan. Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban serta terhindar dari jarak pandang informasi dalam mengakses pelayanan.
Selain terkait pelayanan SIM, rapat koordinasi tersebut juga membahas biaya pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. Ombudsman menegaskan agar setiap informasi mengenai biaya harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jika pelayanan tersebut dikenakan biaya atau gratis, maka informasi tersebut harus disampaikan secara transparan. Sebaliknya, jika terdapat biaya yang harus dibayarkan, besaran dan dasar pengenaannya juga harus diumumkan secara jelas. Jangan sampai masyarakat dibayangkan pada memberikan dampak mengenai pembiayaan”, tegas Yosua Karbeka.
Pada aspek pelayanan kendaraan bermotor, Ombudsman mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang telah disediakan pemerintah agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di sisi lain, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Kepastian mengenai persyaratan, tahapan serta jangka waktu penyelesaian pelayanan perlu diinformasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelayanan dapat berlangsung secara efektif, efisien dan terukur.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah aksesibilitas pelayanan penerbitan BPKB baru. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis NTT, Ombudsman mendorong Ditlantas Polda NTT agar mengembangkan pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Pelayanan penyiaran BPKB diharapkan tidak hanya berhenti di tingkat provinsi (Polda), tetapi juga dapat mendekatkan masyarakat dengan mekanisme pelayanan di kabupaten/kota. Langkah ini penting untuk mengurangi beban waktu, biaya dan jarak yang harus ditanggung masyarakat dalam mengakses pelayanan tersebut,” ujar Yosua.
Menanggapi hal tersebut, AKBP Nur'Aini Rosyidah menyampaikan bahwa masukan yang disampaikan Perwakilan Ombudsman RI NTT ini akan segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Ditlantas Polda NTT.
Mengakhiri rapat, Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum nyata bagi Ditlantas Polda NTT untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap berbagai aspek pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kami berharap ke depan ada pembenahan nyata sehingga masyarakat tidak lagi menyampaikan keluhan yang sama secara berulang. Persoalan terkait pelayanan SIM, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik, hingga penerbitan BPKB harus menjadi perhatian bersama. Perbaikan pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman NTT akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut hasil koordinasi lanjutan tersebut. Adapun Ditlantas Polda NTT juga sudah menyampaikan komitmennya untuk menginformasikan langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan, termasuk ketika inovasi atau pembenahan pelayanan mulai diluncurkan.
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
