• - +

Kabar Perwakilan

Praktik Pungli di Sekolah, Segera Lapor Ombudsman Perwakilan Jambi
PERWAKILAN: JAMBI • Kamis, 08/08/2019 •
 
Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi

SHARE

Jambiline.com, Jambi- Rawannya praktik Pungutan Liar (pungli) di sekolah kerab membuat resah para orang tua atau wali murid, betapa tidak dunia pendidikan yang seharusnya menata moral generasi bangsa itu bisa rusak akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mengantisipasi dan menangani persoalan tersebut Ombudsman Provinsi Jambi membuka layanan aduan soal Pungli di sekolah-sekolah. Pelibatan Lembaga Negara Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ihwal praktik pungli-pungli di sekolah sudah berlangsung sejak 2017. Tujuannya supaya Ombudsman ikut memantau layanan pendidikan. 

Kerjasama dua Lembaga Negara itu diteken langsung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia pada 27 Februari 2017.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Dr. Jafar Ahmad, mempersilahkan masyarakat segera membuat aduan ke Ombudsman jika mendapati praktik pungutan liar di sekolah.

"Aduan bisa disampaikan langsung ke kantor Ombudsman Provinsi Jambi, kawasan Talang Banjar, Kota Jambi. Atau bisa juga lewat kanal informasi Ombudsman Jambi di nomor telepon 074124590. Jika ada laporan, kita bisa cek dan langsung tracking," ujar Dr. Jafar Ahmad.

Turut disampaikannya, masyarakat tak perlu khawatir saat mengadu ke Ombudsman karena Ombudsman  dapat merahasiakan identitas pelapor. Selain itu, pelapor bisa pula mengecek atau mentracking jejak laporannya sudah sampai dimana.

"Di Ombudsman RI, semua akan transparan," tegas Dr Jafar.

Doktor jebolan Universitas Indonesia itu menyebutkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharamkan Komite Sekolah melakukan pungutan terhadap murid dan wali murid.

'Tidak ada ampun bagi pihak sekolah yang masih tetap memelihara praktik curang itu. Pelanggaran pungutan sekolah itu dibatasi oleh Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dan wali murid tidak bisa dipungut oleh Komite Sekolah," terangnya.

Disampaikannya, selama ini kerap mendengar masih ada praktik pungli di sekolah-sekolah. Ia menegaskan, pihaknya tak segan memboyong ke ranah pidana jika ditemukan unsur pungli.

"Ombudsman RI bekerja berdasar aduan warga dan fakta-fakta. Silahkan lapor, akan kami tindak lanjuti," tandasnya.(*/jl)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...