Perwakilan Ombudsman Kalsel Berikan Masukan Terhadap Inovasi Pembangunan Provinsi Kalsel
Banjarmasin- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan hadiri kegiatan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 Kementerian PPN/ Bappenas, di Ruang Rapat Syahrir Lantai 2 Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (22/03/2024). Kegiatan dihadiri stakeholder non Bappeda untuk dilakukan konfirmasi oleh Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU) terhadap penyusunan RKPD 2024, pelaksanaan dan perencanaan sasaran pembangunan daerah, serta inovasi daerah. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan salah satu stakeholder non Bappeda yang dilakukan konfirmasi oleh tim penilai.
Benny Sanjaya, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladminsitrasi Ombudsman RI Kalimantan Selatan, berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, guna memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat. Selain itu, Benny juga menyampaikan beberapa masukan terkait inovasi daerah, yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Program Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (SITI HAWA LARI), Ia berharap agar, pertama program ini juga didukung dengan infrastrukur yang mendukung kelancaran suplai barang, kedua perlunya memberikan perlindungan usaha dalam bentuh asuransi dan mekanisme mitigas terhadap penyakit-penyakit yang rentan menyerang unggas seperti itik, dan ketiga pemerintah juga perlu melakukan pendampingan agar pelaku usaha itik dapat mengakses pelayanan perizinan, agar bisa dipasarkan lebih luas lagi.
Hermawan, sebagai TPU, meminta Ombudsman Kalsel menjelaskan bagaimana kondisi pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Selatan, mengingat pelayanan publik dan penilaian kepatuhan dari Ombudsman merupakan salah satu indikator dalam penilaian PPD 2024. "Berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan perolehan nilai kepatuhan pelayanan publik. Pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh penilaian kepatuhan 69,38 Zona Kuning kategori Kualitas Sedang, sedangkan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,77 Zona Hijau kategori Kualitas Tinggi," jelas Benny.
Diakhir pertemuan, Ariadi Noor Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang dapat berhadir dan memberikan tanggapan serta jawaban terhadap pertanyaan dari tim penilan pembangunan daerah Bappenas. Kegiatan Penilaian Tahap II Terhadap Pembanguan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Jum'at (22/03/2024) oleh tim PPD Bappenas.
