Perkuat Tata Kelola Pertanahan, Ombudsman Papua Barat Gelar Pertemuan Koordinasi dengan Kanwil BPN Papua Barat
Manokwari - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan koordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Papua Barat pada Kamis (30/10/2025) di Kantor BPN Papua Barat, Manokwari. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan tanah dan peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman Papua Barat menyoroti sejumlah tantangan dalam tata kelola pertanahan, seperti konflik tanah, tumpang tindih kepemilikan, serta lemahnya verifikasi data dan koordinasi antarinstansi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar hak-hak masyarakat terlindungi serta potensi maladministrasi dapat diminimalisir.
"Kami mendorong agar setiap layanan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan ruang bagi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat maupun Kanwil BPN sendiri," ujar Amus.
Selain itu, Ombudsman juga menyoroti pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta mempermudah akses layanan publik.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, menyampaikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui digitalisasi proses pertanahan. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan praktik yang tidak sesuai ketentuan.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat dan mempermudah akses masyarakat," ujar Fenitiruma.
Ombudsman Papua Barat berharap sinergi yang terbangun melalui pertemuan ini dapat memperkuat tata kelola pertanahan serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua Barat.
(DCL/ORI-Papua Barat)
