Perkuat Sinergitas Pengawasan Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Kunjungi Kanwil Imigrasi dan Kanwil Hukum Provinsi Papua Barat
MANOKWARI - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat melakukan kunjungan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia (Kanwil Kemenimipas) serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat dalam rangka melakukan sinergitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun kunjungan tersebut dilaksanakan pada Jumat, (14/02/2025).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Ombudsman RI dan Kanwil Kemenimipas serta Kanwil Kumham Provinsi Papua Barat guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Bahwa salah satu agenda dalam kunjungan tersebut adalah membahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bentuk komitmen bersama dalam proses pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait Imigrasi dan Kemasyarakatan serta Hukum di Provinsi Papua Barat, tambah Atkana.
Kepala Kanwil Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Hensah serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Papua Barat, Piet Bukorsyom, pada kesempatan tersebut menyambut baik kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat beserta jajaran.
Pada kesempatan tersebut kedua lembaga tersebut menyampaikan bahwa akan terus berupaya meningkatkan semangat pelayanan publik meskipun ditengah kondisi efisiensi anggaran saat ini. Selain itu, mereka menyambut baik akan rencana pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Menurutnya, rencana penandatangan PKS tersebut menjadi bentuk kesepakatan bersama dalam upaya mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Papua Barat.
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat terus beroptimis untuk memperkuat sinergitas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat, sebab pelayanan publik adalah bukti dari hadirnya negara dalam pemenuhan akan kebutuhan layanan kepada masyarakat. (EK)
