Perkuat Sinergi Pengawasan, Ombudsman Papua Barat Jalin Pertemuan Strategis dengan KPPN Manokwari
MANOKWARI - Dalam rangka memperkuat sinergi pengawasan dan upaya pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan pertemuan strategis dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari pada Rabu (01/10/2025), bertempat di Kantor KPPN Manokwari.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Amus Atkana, bersama Asisten Pencegahan Maladministrasi. Sementara dari KPPN Manokwari, hadir langsung Kepala KPPN, Kurniawan Santoso, beserta jajaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman Papua Barat menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi antarinstansi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara.
"Kolaborasi dengan KPPN Manokwari menjadi langkah strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, terutama di sektor pengelolaan keuangan negara di wilayah Papua Barat," ujar Amus Atkana.
Atkana juga menekankan perlunya komunikasi lintas lembaga yang efektif guna mendeteksi potensi maladministrasi sejak dini serta memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai prinsip good governance.
Menanggapi hal tersebut, Kepala KPPN Manokwari, Kurniawan Santoso, menyambut baik kehadiran Ombudsman dan menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi antarlembaga.
"Kami siap bekerja sama dan mendukung penuh upaya pengawasan oleh Ombudsman, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik," ungkap Santoso.
Pertemuan ini juga menghasilkan kesepakatan awal untuk memperkuat komunikasi antarlembaga dan merancang kegiatan bersama, termasuk sosialisasi publik mengenai pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kemitraan yang berkelanjutan antara Ombudsman Papua Barat dan KPPN Manokwari demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari maladministrasi. (EK/ORI-PB)
