Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Ombudsman Kalbar Hadiri FGD Penguatan Kebijakan dan Pelayanan Penanggulangan HIV di Kota Pontianak
PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Pemangku Kepentingan terkait Kebijakan dan Program Penanggulangan HIV di Kota Pontianak, Kamis (13/8/2026).
FGD ini diinisiasi dalam rangka kajian penelitian Human Rights Impact Assessment (HRIA) dan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap kebijakan penanggulangan HIV di Indonesia. Penelitian dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition (IAC), Kementerian HAM RI, serta Kementerian Kesehatan RI, dengan fasilitasi daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak.
FGD yang mengusung tema "Memahami Titik Putus Mandat, Hambatan Jangkauan dan Perlindungan, serta Respons atas Keluhan dalam Penanggulangan HIV di Kota Pontianak" ini bertujuan untuk memetakan alur layanan, regulasi, dan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV, mengidentifikasi kendala teknis maupun regulatif dalam pelaksanaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi Orang dengan HIV (ODHIV) serta populasi kunci serta menilai efektivitas kanal pengaduan dan mekanisme penanganan keluhan terkait pelayanan publik di sektor kesehatan.
Kehadiran Ombudsman Kalbar merupakan bagian dari komitmen pengawasan pelayanan publik, guna memastikan hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang adil, setara, nondiskriminatif, dan akuntabel dapat terpenuhi dengan baik.
Melalui diskusi kualitatif lintas sektor yang melibatkan Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil ini, diharapkan terwujud masukan substantif guna perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas layanan publik penanggulangan HIV di Kota Pontianak ke depan. (ORI-Kalbar)
