Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman Maluku Bentuk TABAOS

Ambon - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat menilai peran masyarakat dan organisasi non-pemerintah (NGO) sangat penting sebagai mitra strategis dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai NGO di lingkup Provinsi Maluku melalui kegiatan Sosialisasi Pengembangan Jaringan, yang dirangkaikan dengan pembentukan grup TABAOS (Tamang Berjuang Ombudsman) sebagai media penguatan jejaring pengawasan pelayanan publik. Kegiatan ini digelar pada minggu lalu di Hotel Everbright, Ambon.
"Hal ini dilakukan guna memperkuat jaringan pengawasan pelayanan publik di tingkat masyarakat, sehingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat berjalan lebih nyata dan efektif," terangnya saat diwawancarai pada Sabtu (1/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dan kontrol sosial bagi masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, Hasan menegaskan bahwa melalui kolaborasi ini, Ombudsman Maluku dapat lebih cepat mengidentifikasi isu strategis yang dialami masyarakat terkait pelayanan publik di wilayah Provinsi Maluku.
"Melalui sinergi ini, tentu akan terjalin komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dalam memantau pelaksanaan pelayanan publik, menampung aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan maladministrasi yang terjadi di Provinsi Maluku," tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hasan berharap pembentukan TABAOS dapat menghasilkan perbaikan nyata dalam kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan preventif di berbagai lini pelayanan publik.
"TABAOS harus menjadi wadah pertukaran informasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong partisipasi aktif masyarakat serta memperkuat pengawasan preventif di berbagai lini pelayanan publik," tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai NGO, di antaranya Yayasan Mafindo, Yayasan Heka Leka, Yayasan Rumah Generasi, LSM Arika Mahina, HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Provinsi Maluku, Pertuni (Perkumpulan Tuna Netra Indonesia) Provinsi Maluku, GMKI Cabang Ambon, GMKI Komisariat Hukum Unpatti, Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku, GMNI Cabang Ambon, HMI Cabang Ambon, PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI) Cabang Ambon, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Maluku.
(VR-MALUKU)








