Perkuat Pengawasan, Ombudsman Sulsel dan Propam Polda Sulsel Rancang Sinergi Strategis
MAKASSAR - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan Ismu Iskandar menjadi narasumber utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulsel Tahun 2025 di Makassar, Rabu (25/6/2025). Kehadiran Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dalam forum internal Polri ini menandai komitmen kuat untuk memperkuat sinergi pengawasan demi mendukung program Polri Presisi dan mewujudkan delapan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Asta Cita.
Dalam paparannya yang bertajuk Sinergitas Ombudsman dan Propam Polri, Ismu Iskandar menjelaskan bahwa kolaborasi kedua lembaga ini adalah kunci untuk mempercepat reformasi kelembagaan hukum. Menurutnya, sinergi ini menjawab kebutuhan reformasi dari dua sisi fundamental yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh Propam Polri dan pengawasan eksternal oleh Ombudsman RI sebagai lembaga negara independen.
"Tujuan kita sama, yaitu menjaga integritas dan kualitas layanan. Sinergi ini akan menciptakan pengawasan yang tidak bersifat represif, melainkan transformatif," ujar Ismu Iskandar.
Dasar penguatan sinergi ini juga berangkat dari data konkret yang dihimpun Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan. Terungkap bahwa dari seluruh laporan masyarakat terkait kepolisian, dugaan maladministrasi yang paling mendominasi adalah penyimpangan prosedur yang mencapai angka 69%, diikuti oleh penundaan berlarut sebesar 24%. Data ini menegaskan pentingnya evaluasi bersama terhadap standar pelayanan publik di tubuh Polri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Ismu mengusulkan beberapa ruang kolaborasi strategis yang dapat segera diimplementasikan. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Early Warning System bersama, pertukaran data dan informasi secara aman, pelaksanaan joint training mengenai etika pelayanan, hingga program edukasi bersama untuk masyarakat.
Sebagai penutup, Ismu Iskandar menyampaikan sebuah pesan kunci yang menekankan pada perubahan fundamental dalam cara pandang aparatur dalam memberikan pelayanan.
"Kepercayaan publik bukan diwarisi, tapi dibangun dari ketulusan dalam melayani. Mari kita jadikan pelayanan sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban," tegas Ismu Iskandar.
Kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan dan Propam Polda Sulsel ini diharapkan dapat membangun sistem pengawasan yang lebih solid, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta pada akhirnya memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri (*)
