Perkuat Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman Kalsel Jalin Kerja Sama dengan LPPM ULM
Banjarmasin - Dalam rangka memperkuat jaringan pengawasan pelayanan publik, pencegahan maladministrasi dan mendukung pengimplementasian Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penjajakan kerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat pada Kamis (6/3/2025) di Kantor LPPM ULM.
"Ada tiga hal yang bisa kita kerjasamakan, pertama diskusi/sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Kedua, melakukan kajian. Kita bisa buat kajian bersama misalnya tentang pengakuan, perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Kalimantan Selatan. Kita ingin tema-tema HAM menjadi isu mainstream, terutama dalam konteks pelayanan publik. Isu-isu mengenai kelompok rentan, kelompok marginal serta silent citizen, sangat penting untuk kita soroti,” tutur Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman.
Hadi melanjutkan, yang ketiga adalah advokasi. "Banyak laporan yang masuk ke Ombudsman RI, beririsan dengan HAM. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk dilakukan advokasi, terutama terkait pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang dijamin oleh undang-undang," lanjutnya.
Hadi menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, keduanya tidak bisa dilepaskan dan saling berkaitan. Ketika pelayanan publik diselenggarakan dengan baik, taat asas dan norma, tanpa maladministrasi, disitulah HAM berdiri tegak, mendapat perlindungan dan penghormatan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan martabat kemanusiaan serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat Prof. Sunardi, yang didampingi oleh Dr. Erlina dan Prof. Mirza Satria Buana dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Lambung Mangkurat (PUSHAM ULM), menyambut baik usulan kerja sama dalam rangka pencegahan maladministrasi dan peningkatan pengawasan pelayanan publik.
"Kami berharap dengan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan yang dikerjasamakan dengan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatanl, kampus semakin terbuka, bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat umum,” sambutnya. (SH/PC/25)
