• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Perkuat Kelembagaan, Ombudsman Kalsel Temui Komisi Informasi Publik
PERWAKILAN: KALIMANTAN SELATAN • Kamis, 19/01/2023 •
 
Kunjungan Ombudsman ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

Banjarmasin-Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mengunjungi Kantor Komisi Informasi Pusat (KIP) yang berada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru pada (18/01/2023). Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang sekaligus koordinasi untuk memperkuat hubungan diantara kedua Lembaga, sesuai tupoksi masing-masing.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman menyampaikan bahwa selain menyelesaikan laporan masyarakat, Ombudsman RI diberi tugas untuk koordinasi kelembagaan ke berbagai instansi, agar Ombusaman RI semakin dikenal oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya, ada irisan antara Ombudsman RI Kalsel dengan KIP Kalsel terkait tupoksinya, mekanisme kerja di antara kedua Lembaga ini perlu sama-sama ketahui.

Selanjutnya, Hadi Rahman juga berharap ke depannya dalam pertemuan ini dapat terjalin program yang bisa dikerjakan bersama, contohnya pertama, focal point dengan Inspektorat se-Kalimantan Selatan, yang fungsinya, ketika ada laporan dengan pemerintah daerah ataupun instansi terkait kita punya narahubungnya, sehingga kita menjadi lebih mudah dalam menyelesaikan laporan.Kedua, kegiatan-kegiatan on the spot ke lapangan, buka gerai sekaligus sosialisasi, karena branding kelembagaan perlu terus dikembangkan.Ketiga, mendorong agar Ombudsman RI Kalsel dapat masuk Lembaga yang dinilai informatif. Keempat, memperkuat narahubung sebagai komitmen mempercepat penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Komisi Informasi Pusat, Tamliha Harun menyampaikan sangat mengapresiasi terhadap kunjungan dari Ombudsman Kalsel. Dijelaskan mengenai tugas dari Komisi Informasi yaitu membenahi sarana informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi publik dan pihaknya akan melakukan monitoring dan pelayanan informasi sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Tamliha juga menggambarkan memang benar saat ini banyak sekali pertanyaan di masyarakat terkait perbedaan kewenangan Ombudsman RI dengan Komisi Informasi Pusat, maka itu perlunya melaksanakan sosialiasi di Kalimantan Selatan dengan lebih menyeluruh. Pihaknya berharap dapat melakukan kegiatan sosialiasi bersama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.

 





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...