Peran Pengawasan Ombudsman DIY dan DPRD DIY terhadap Permasalahan Pendidikan di Yogyakarta
Sleman - Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY melakukan pertemuan guna membahas sejumlah persoalan krusial dalam sektor pendidikan, terutama terkait pendanaan, regulasi, dan pengawasan penyelenggaraan sekolah di daerah. Pertemuan berlangsung di Kantor Ombudsman DIY pada Rabu (15/10/2025).
Dalam forum tersebut terungkap bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) belum mencukupi dari kebutuhan operasional sekolah. Anggota DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menilai kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai permasalahan, seperti penahanan ijazah dan tingginya biaya seragam sekolah. Ia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD DIY untuk meninjau kembali regulasi agar sistem pendanaan pendidikan menjadi lebih transparan dan memadai.
Kepala Perwakilan Ombudsman DIY, Muflihul Hadi, turut menyoroti praktik penahanan ribuan ijazah di sekolah swasta akibat keterlambatan pembayaran kewajiban wali murid. Ombudsman berperan sebagai mediator antara sekolah dan orang tua siswa, namun penyelesaian secara sistemik tetap memerlukan dukungan regulasi dan intervensi pemerintah.
Ombudsman DIY juga menekankan bahwa keberadaan sekolah swasta sangat dibutuhkan sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan. Jumlah siswa setiap tahun tidak dapat diprediksi secara pasti, sementara sekolah negeri memiliki keterbatasan daya tampung. Oleh karena itu, keberadaan sekolah swasta perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah agar dapat terus berperan dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Selain isu pendidikan, Ombudsman DIY juga menindaklanjuti sejumlah pengaduan lain, seperti proyek Jalur Lingkar Selatan (JJLS), pengelolaan sampah, serta lemahnya pengawasan terhadap dana BUKP di daerah. Dalam upaya memperluas jangkauan layanan publik, Ombudsman RI DIY meluncurkan inovasi "Om Jempol", yang memungkinkan petugas mendatangi masyarakat secara langsung, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan ibu hamil.
Forum ini menegaskan pentingnya sinergi antara Ombudsman DIY, DPRD DIY, Dinas Pendidikan, dan yayasan sekolah dalam mencari solusi jangka panjang terhadap berbagai persoalan pendidikan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendanaan pendidikan serta mendorong perbaikan tata kelola sekolah di Yogyakarta.
