• - +

Kabar Perwakilan

Penyelenggara Layanan Publik Harus Pastikan Ruang yang Adil Bagi Warga Jalankan Keyakinan
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Rabu, 18/12/2019 •
 

SHARE

Covesia.com - Penyelenggara layanan publik harus bisa memastikan adanya ruang-ruang yang adil bagi seluruh warga negara dalam menjalani keyakinannya agar hak-hak mereka sebagai warga negara terpenuhi dengan baik. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memastikan adanya rumah ibadah untuk semua agama dan keyakinan agar bisa menjalankan ibadah dengan baik.

"Ombudsman perwakilan akan bicara dalam tataran ideal dulu," kata Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumbar Yefri Heriani saat dihubungi Covesia.com, Rabu (18/12/2019), menanggapi pelarangan perayaan natal di Sungai Tambang Kabupaten Sijunjung dan Jorong Kampung Baru Kabupaten Dharmasraya.

Dia mengatakan bahwa bahwa Indonesia terdiri dari beragam keyakinan dan kepercayaan. Keberagaman tersebut, kata Yefri, harus dimanifestasikan dengan membangun suatu nilai penghargaan. "Ketika penghargaan ini menjadi suatu yang prinsip di Republik Indonesia ini, maka kita harus pastikan, penghargaan itu tidak hanya di level kebijakan, tapi juga implementasi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. 

Yefri mengatakan bahwa penyelenggara layanan publik harus bisa memastikan adanya ruang-ruang yang adil bagi seluruh warga negara dalam menjalani keyakinannya agar hak-hak mereka terpenuhi. Yang dimaksud dengan penyelenggara layanan publik di sini, kata Yefri, adalah lembaga-lembaga penyelenggara layanan publik atau pemerintah yang dalam menyelenggarakan layanannya menggunakan anggaran negara. "Tidak hanya Pemda," jelasnya.

Yefri juga mengatakan bahwa negara juga berkewajiban untuk memastikan adanya rumah ibadah untuk semua agama dan keyakinan agar bisa menjalankan ibadahnya. Meski demikian, kata Yefri, pendirian rumah ibadah tersebut harus melalui standar prosedur yang harus dipatuhi. "Nah, prosedurnya itu nanti yang harus kita pelajari dan pahami bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Yefri mengatakan bahwa, saat ini, Ombudsman RI perwakilan Sumbar akan berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Jika ditemukan potensi maladministrasi terjadi, maka Ombudsman RI perwakilan Sumbar akan melakukan komunikasi dengan kepala daerah di dua kabupaten tersebut. 

Dia juga mengatakan bahwa kedatangan Pusat Studi  Antar Komunitas (Pusaka) ke Ombudsman RI perwakilan Sumbar dalam rangka rapat koordinasi dan audiensi dengan Ombudsman RI perwakilan Sumbar dan institusi lainnya untuk membicarakan persoalan terkait pelarangan ibadah Natal di dua kabupaten tersebut. Rapat koordinasi tersebut berlangsung Selasa kemarin (17/12/2019).

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...