Pentingnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam kesempatannya Siswandi menyebutkan, peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting untuk mendorong proses reformasi birokrasi yang memadai.
Dirinya menilai pelayanan publik yang baik akan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah, sebab itu pemerintah kabupaten Natuna terus menggenjot pelayanannya dalam berbagi bidang baik di sektor pendidikan, kesehatan dan lainnya.
Disisi lain, menyinggung masalah anggaran, Peraturan Menteri Keuangan yang telah mengeluarkan berupa Surat bukan uang menjadi penyebab terkendalanya beberapa kegiatan di Natuna karena belum terpenuhi nya sarana Kegiatan tersebut.
Namun dalam hal ini pemerintah daerah telah membuat kesepakatan tentang pelayanan publik mengenai Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kesra, untuk mengutamakan kesejahteraan rakyat disamping Kegiatan yang ada saat ini.
Diakuinya saat ini pelayanan publik di Natuna masih banyaknya sisi kekurangan, sebab itu dengan adanya pengawasan penyelenggaraan Publik (Ombudsman) ini, dirinya berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dan bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan pelayanan guna tercapainya kualitas pelayanan publik yang kompetitif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulaun Riau, Lahat Parroha Patar Siadari, SE, MH, dalam paparannya menyampaikan ombudsman merupakan lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ombudsman juga bertujuan guna meningkatkan mutu pelayanan di Negara dalam segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk dapat memperoleh keadilan, rasa aman dan kesejahteraan yang semakin baik.
Menurut lagat, Kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang dan pelayanan administratif yang di sediakan pelayanan publik harus sesuai dengan UU.
Karena Pelayan Publik yang cepat, mudah, terjangkau dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebab itu, ombudsman sebagai mitra terus melakukan upaya dan kerja sama terhadap pemerintah daerah untuk Melakukan pengawasan Pelayanan Publik.
Pengawasan ini guna menghindari berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam hal pelayanan seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, tidak memberikan pelayan Serta Melakukan diskriminasi.
