• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Penilaian Kepatuhan, Ombudsman RI Kunjungi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Bitung
PERWAKILAN: SULAWESI UTARA • Senin, 18/09/2023 •
 
Bapak Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM. dalam kunjungannya

MANADO - Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Meilany F. Limpar dan jajaran melakukan kunjungan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Bitung dalam kunjungan kerja pada Senin s/d Kamis (11 s/d 14/9/2023). Kunjungan dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Polres Kepulauan Sangihe serta Kota Bitung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung. 

Kunjungan ini dalam rangka supervisi atas Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, khususnya untuk melihat kesesuaian hasil penilaian dengan data di lapangan. Selain itu, supervisi ini bertujuan untuk menjamin kualitas pelaksanaan Penilaian Kepatuhan agar sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian dan memberikan saran perbaikan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Adapun dalam kunjungan ini diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kapolres Kepulauan Sangihe serta jajaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung dan Puskesmas Girian Weru Kota Bitung.

"Saya berharap agar setiap instansi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kota Bitung dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya sehingga masyarakat ditingkatkan kesejahteraanya sebagaimana tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945," jelas Jemsly saat melakukan kunjungan. 





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...