• ,
  • - +

Kabar Perwakilan

Penguatan Pelayanan Publik dengan Mencermati Standar Pelayanan menuju Pembangunan Zona Integritas
PERWAKILAN: LAMPUNG • Kamis, 30/09/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Memberikan Pembekalan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus

Bandar Lampung - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf memberikan pembekalan kepada para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus dalam rangka Internalisasi Pembangunan Zona Integritas, Kamis (30/9/2021). Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Joni Imron. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari persiapan penilaian Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus yang diusulkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Nur Rakhman menyampaikan bahwa penguatan pelayanan publik merupakan unsur pengungkit dengan bobot yang besar, sehingga penyelenggara pelayanan wajib mencermati indikator-indikator tersebut. Beliau juga menyampaikan untuk menuju Zona Integritas, instansi harus memperhatikan kepuasan masyarakat. Cara membangun kepuasan itu yaitu dengan memperbaiki semua unsur internal maupun eksternal termasuk dengan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh pegawai terkait budaya pelayanan prima. Dengan terbangunnya budaya pelayanan prima, maka secara otomatis akan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang mengakses pelayanan.

Unsur lain yang harus diperhatikan adalah menyiapkan sarana pengaduan internal yang bisa diakses dan membantu masyarakat menyelesaikan masalah mereka, dalam pengaduan yang dibutuhkan oleh masyarakat hanya komunikasi yang baik, sehingga apabila ada kekecewaan hal ini bisa diselesaikan dengan baik secara internal tanpa harus melibatkan Ombudsman.

Sementara itu di lokasi berbeda, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Atika Mutiara juga memberikan pembekalan kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, di BBC Hotel, Lampung. Turut hadir menjadi narasumber  dari Polres Lampung Tengah dan BPKP Provinsi Lampung.

Atika Mutiara menyampaikan materi tentang beberapa faktor pengungkit yang menjadi bagian dari penilaian menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkaitan dengan ruang lingkup Ombudsman, yaitu pelayanan publik. Diantaranya faktor pengungkit pengawasan, sub pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan faktor pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mempublikasikan dan mengimplementasikan standar pelayanan publik. Acara  diakhiri dengan tanya jawab dengan sebagian besar pertanyaan terkait upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang prima.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...