Pendampingan Penilaian Kepatuhan 2024, Ombudsman Sampaikan Pentingnya Perbaikan Pelayanan Publik
Pangkalpinang - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan pendampingan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 di Kantor Bupati Bangka Barat pada Jumat (7/6/2024).
Pendampingan diikuti oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024. Berkaca pada hasil Penilaian Kepatuhan 2023, dimana Pemkab Bangka Barat berada di Zona Kuning, sehingga Ombudsman Babel dan Sekda Bangka Barat menyampaikan pentingnya perbaikan pelayanan publik pada instansi yang menyelenggarakan pelayanan dasar, meliputi administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan sosial.
Sekda Bangka Barat M. Soleh dalam sambutannya, menuturkan agar ada penguatan kelembagaan pelayanan publik di Bangka Barat. Pada tahun 2023, Pemkab Bangka Barat menempati Zona Kuning padahal tahun 2022 sempat berada di Zona Hijau.
"Saya harap semua peserta yang hadir pada hari ini dapat mengikuti pendampingan Ombudsman dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang terlewatkan. Pahami dan ikuti arahan yang disampaikan terkait komponen apa saja yang perlu diperbaiki pada layanan bapak/ibu masing-masing," ungkap Soleh.
Sementara itu, Ombudsman Babel menilai sudah ada perubahan komitmen yang kuat pada instansi Pemkab Bangka Barat untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini dapat dinilai dari komunikasi dan kecepatan dalam menyampaikan kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam proses penilaian kepatuhan pelayanan publik.
Secara terpisah, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel Shulby Yozar Ariadhy mengatakan pendampingan bagi pemda yang berada di Zona Kuning menjadi perhatian bersama. Pada tahun ini, besar harapan Pemkab Bangka Barat dapat memperoleh hasil Zona Hijau.
"Kami harap pada tahun 2024, tidak ada lagi pemda yang berada di Zona Kuning, semuanya berada di Zona Hijau. Kami juga mengapreasiasi Pemkab Bangka Barat yang serius memperbaiki pelayanan publik, pada awal tahun ini Pemkab Bangka Barat sudah mengunjungi kantor Ombudsman Babel untuk mendapatkan evaluasi," ujar Yozar.
