Pemprov Sumut dan Ombudsman Teguhkan Komitmen Perbaikan Pelayanan Publik
Medanbisnisdaily.com - Medan. Bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, pagi ini, Selasa (26/3/2019), Ombudsman RI perwakilan Sumut mengukuhkan komitmen perbaikan pelayanan publik. Pengukuhan dilakukan dalam bentuk penandatanganan dokumen Komitmen Pemerintah Daerah. Dilangsungkan, di Hotel Santika Dyandra Medan.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar, mengatakan, selama ini pemantauan terhadap kinerja pelayanan publik oleh institusi pemerintahan di Sumut mereka lakukan hanya lewat survey. Didapatkan temuan dari 34 pemerintah daerah (termasuk Pemprov Sumut) yang dicermati, hanya ada enam yang dikategorikan hijau atau relatif baik.
Keenamnya adalah Pemprov Sumut, Pemko Medan, Pemkab Langkat, Deliserdang, Dairi dan Serdang Bedagai. Selebihnya masih belum baik.
"Itulah kenapa penandatanganan komitmen ini dilaksanakan. Perbaikan pelayanan publik oleh semua institusi pemerintah di Sumut dimulai dari komite," ujar Abiyadi.
Ungkapnya, oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI sesungguhnya sudah dipersiapkan aplikasi bernama LAPOR yang bisa digunakan publik guna menyampaikan keluhan tentang pelayanan oleh pemerintah daerah. Aplikasi LAPOR yang merupakan singkatan dari Layanan Aspirasi dan Pelayanan Online Rakyat tersebut terintegrasi ke seluruh Pemprov, Pemkab/Kota serta seluruh dinas. Seluruh laporan masyarakat akan masuk ke KSP dan diteruskan ke pemkab atau dinas terkait yang diadukan.
Dari 33 kabupaten/kota di Sumut hanya satu yang belum menerapkan aplikasi LAPOR, yakni Kota Pematang Siantar.
Pantauan di lokasi, saat ini acara penandatanganan komitmen tengah berlangsung. Turut hadir perwakilan Kementerian PAN/Reformasi Birokrasi, perwakilan KSP serta sejumlah kepala daerah.
REPORTER
PARLINDUNGAN SIBUEA
EDITOR
SASLI PRANOTO SIMARMATA
