• - +

Kabar Perwakilan

Pembangunan Bandara Rendani, ORI Papua Barat Ingatkan Pemda Soal Ini
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Senin, 12/04/2021 •
 
Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Y. Sombuk (Dok.ombudsmanpapuabarat)

Manokwari, TP - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat, Musa Sombuk mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Manokwari melalui tim yang terus melakukan sosialasi tentang rencana pengembangan Bandara Rendani baik runway maupun terminalnya kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan.

Namun demikian Sombuk tetap mengingatkan agar Pemda Manokwari dalam rencana pengembangan Bandara Rendani Manokwari, tidak menimbulkan masalah baru ke depannya.

Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan nantinya, ORI Papua Barat memberikan masukan empat point yang perlu diperhatikan oleh Pemda Manokwari, pertama sosialisasi secara umum tentang design pengembangan Bandara Rendani seperti fasilitas yang akan dibangun, sehingga masyarakat di sekitar Banhadara Rendani secara umum mengetahui rencana pembangunannya.

"Sekarang kita lihat di lapangan adakah tidak baliho atau design tentang pembangunan itu, karena katanya ada mau dibuat jalan dan jembatan di bibir pantai, tetapi kita perlu tahu bagaimana gambarannya," ujar Sombuk kepada Tabura Pos di kantornya, Rabu (8/4).

Kemudian tentang bentuk dan besaran ganti rugi, yang harusnya diberikan secara adil antara dua belah pihak, masyarakat dan pemerintah. "Misalnya NJPO terlalu rendah, untuk dan ada permintaan diluar NJOP, maka pemerintah harus membuka ruang untuk membicarakan hal itu, agar ada kesepakatan bersama tentang ganti rugi," sebut Sombuk.

Selanjutnya, tim perhitungan ganti rugi yang dipakai pemerintah, apakah konsultan swasta atau lembaga pemerintah dan perhitungan harus dilakukan secara terbuka, serta parameter perhitungan ganti rugi harus jelas.

"Misalnya gudang, kemudian tanaman tumbuh, bangunan aset berharga yang dilokasi awal menghasilkan pemasukan, setelah dipindahkan apakah nilai dan fungsinya masih sama atau tidak, itu harus diperhitungkan secara matang," jelasnya.

Kemudian, lanjut dia, Ombudsman juga mengingatkan agar tidak terjadi pembayaran ganda terhadap objek yang sama namun kepemilikannya berbeda dan salah sasaran.

Sebab, sambung Sombuk, sudah menjadi rahasia umum bahwa di Papua sering terdapat dua kepemilikan dalam satu objek. "Karena Ombudsman terima laporan ada yang menerima dan ada yang tidak, sehingga ini harus lebih teliti siapa menerima. Kalau kepemilikan dalam yang berhak ada dua satu objek dicari solusi siapa yang berhak menerima pembayaran ganti rugi, sehingga jangan ada lagi dapat menimbulkan gugatan kedepannya," ujar dia.

Di samping itu, Sombuk mengingatkan agar jadwal pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dapat tepat waktu, sehingga tidak mengulur-ngulur waktu pembayaran, guna menghindari permasalahan dikemudian hari.

"Di saat begini biasa calo atau mafia mulai bermain, jadi kalau bisa pemerintah memperhatikan agar tidak ada yang seperti itu. Lalu, hindari intimidasi dan pemaksaan, gunakan pendekatan humanis, pendekatan, sehingga partisipasi masyarakat muncul agar proses lancar. Sebab kalau sudah buntu biasa main pakasa dengan alasan jadwal proyek sudah harus dikerjakan," terang Sombuk.

Sombuk juga menekankan dalam pengembangan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, sehingga bisa mendapatkan hak-haknya dengan baik. "Bila perlu masyarakat bisa didampingi dengan LSM dan itu jangan dianggap sebagai upaya melawan, tetapi upaya mendampingi. Kita juga berharap pihak-pihak lain dapat membantu, agar jadwal pembangunan jangan sampai tertunda," jelas Sombuk seraya berharap agar dalam rencana pengembangan Bandara Rendani tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, sehingga dapat menghambat kelancaran proses pembangunan. [SDR-R3]





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...