Pemadaman Listrik Bergilir, Ombudsman Sulsel Dorong Kepastian Pemulihan Layanan PLN
MAKASSAR - Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat perhatian serius dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui Investigasi atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan hadir secara proaktif meninjau kondisi sistem kelistrikan sekaligus memastikan langkah konkret PT PLN (Persero) dalam memulihkan pasokan dan melindungi hak pelanggan terdampak.
Sebagai wujud koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Ismu Iskandar, didampingi Keasistenan Pemeriksaan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, menyambangi Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulselrabar pada Senin (9/11/2026). Kunjungan ini disambut baik oleh General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono, bersama General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Made Aditya, dan perwakilan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Hasanuddin.
Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN memaparkan dinamika sistem kelistrikan saat ini yang dipengaruhi oleh lonjakan kebutuhan energi di tengah penyesuaian kapasitas operasi pembangkit. Sebagai langkah mitigasi, PLN tengah memaksimalkan seluruh infrastruktur kelistrikan yang tersedia guna menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat.
Menggarisbawahi pentingnya pelayanan publik yang optimal, Ismu menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan memastikan penanganan teknis berjalan selaras dengan pemenuhan hak informasi masyarakat.
"Kehadiran Ombudsman di sini adalah untuk memastikan bahwa setiap kendala teknis ditangani secara serius dan transparan. Kami mengapresiasi upaya PLN, sekaligus mendorong agar langkah pemulihan ini memiliki target penyelesaian yang jelas dan terukur, sehingga hak masyarakat sebagai pelanggan senantiasa terpenuhi dan mendapat kepastian," ujar Ismu.
Dalam pertemuan ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan memberi perhatian pada tiga aspek. Pertama, kesiapan PLN dalam mengantisipasi gangguan pasokan listrik, yakni sejauh mana PLN telah melakukan langkah antisipasi terhadap gangguan pembangkit dan berkurangnya pasokan listrik, termasuk akibat kemarau panjang.
Kedua, terkait pelaksanaan Demand Side Management (DSM) atau pengaturan beban listrik. Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan memastikan agar pengaturan tersebut dilakukan sesuai prosedur, secara terukur dan proporsional, serta disertai informasi yang jelas kepada pelanggan.
Ketiga, perlindungan hak masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik, yakni sejauh mana upaya PLN dalam mengurangi dampak pemadaman, memenuhi hak pelanggan atas kompensasi sesuai ketentuan, serta menjaga agar fasilitas pelayanan publik tetap dapat beroperasi.
Menanggapi hal tersebut, General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono, menegaskan dedikasi perusahaan dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang andal.
"Kami terus mengupayakan percepatan perbaikan pembangkit, optimalisasi kapasitas yang tersedia, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Seluruh daya dan upaya ini kami kerahkan untuk memulihkan kecukupan pasokan dan mengamankan keandalan sistem kelistrikan hingga akhir tahun," tuturnya.
PLN juga memaparkan rencana pemulihan kapasitas pembangkit hingga akhir tahun. Langkah tersebut meliputi percepatan pemeliharaan pembangkit yang mengalami gangguan, optimalisasi pembangkit yang masih beroperasi, serta pengaktifan kembali unit pembangkit tambahan.
Selain itu, PLN menyampaikan komitmen untuk memberikan informasi perkembangan pemulihan secara lebih terukur agar masyarakat mengetahui progres penanganan gangguan.
Melalui IAPS ini, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan menegaskan bahwa persoalan kelistrikan harus dipandang secara holistik, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat. Listrik dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aktivitas sehari-hari.
Karena itu, Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan akan terus mengawal upaya pemulihan pasokan listrik, termasuk memastikan adanya keterbukaan informasi, kepastian penanganan, dan perlindungan hak pelanggan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai penyebab pemadaman, tetapi juga kepastian mengenai langkah penanganan dan perbaikan layanan yang dilakukan PLN. (*)
