Pelayanan Publik Pemprov Papua Barat Masih Di Zona Merah
Manokwari,Papuabaratoke.com - Pemprov Papua Barat. Tingkat kepatuhan dan pelayanan publik Pemerintah Provonsi (Pemprov) Papua Barat, masih berada di "zona merah".
Hal ini dinyatakan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Papua Barat, Nomberthus melalui siaran pers yang diterima Papuabaratoke.com, Rabu (17/1/2018).
Dijelaskan, bah penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dan kata dia, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Provinsi Papua Barat dilakukan di 3 lokasi pengambilan data, antara lain Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong.
"Penilaian kepatuhan yang diterima Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari tahun 2017 ini, masih di "Zona Merah" dengan Predikat Kepatuhan Rendah. Hasil ini masih sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016," beber Nortberthus.
Penilaian Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Provinsi Papua Barat dari 48 produk layanan diperoleh nilai 40,44 dan kabupaten Manokwari dari 53 produk layanan administrasi diperoleh nilai 11,79.
Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari masuk dalam Zona Merah berdasarkan kategori Penilaian Pemerintah Daerah dengan interval nilai 0-50 (Tingkat Kepatuhan Rendah/Zona Merah, 51-80 (Tingkat Kepatuhan Sedang/Zona Kuning) dan 81-100 (Tingkat Kepatuhan Tinggi/Zona Hijau).
Penilaian kompetensi standar pelayanan publik Provinsi Papua Barat dilakukan pada Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Manokari penilaian kompetensi standar pelayanan publik dilakukan di 11 unit layanan.
Antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan HIdup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Kami (Ombudsman Papua Barat, red) berharap pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan pembenahan pelayanan publik di Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat."
pungkasnya.
Penulis : Kris Tanjung
