Pelayanan Kesehatan di Kepri Terkendala Integrasi
Masalah integrasi menjadi tantangan utama dalam peningkatan pelayanan kesehatan di beberapa kabupaten/kota di Kepulauan Riau (Kepri). Misalnya, lambatnya pelayanan pasien yang akan dirujuk dengan menggunakan ambulans.
Penyedia jasa layanan kesehatan seperti klinik selalu terhambat ketika akan merujuk pasien ke rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Kondisi ini membuat klinik-klinik yang mengalami persoalan tersebut memilih untuk merujuk pasien dengan kendaraan pribadi.
"Saya kira itu persoalan yang harusnya bisa dibicarakan lagi. Seharusnya layanan kepada masyarakat tidak perlu terhambat karena memang mereka membutuhkan perawatan. Perlu koordinasi dengan rumah sakit sehingga bisa segera tertangani. Tapi prosedur rujukan juga harus sesuai," kata Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dalam kunjungannya ke Batam, Kamis (28/3).
Selain itu, Dadan juga mengomentari penanganan pasien dalam kondisi darurat. Seharusnya integrasi juga terjalin antar-lintas instansi. Tidak hanya penyedia layanan kesehatan saja.
Pihak rumah sakit perlu menjalin kerja sama dengan kepolisian dan lembaga lain agar bisa memberikan informasi ketersediaan layanan. Sehingga pihak berwenang di lapangan bisa langsung mengarahkan masyarakat yang membutuhkan bantuan medis ke rumah sakit yang siap menerima pasien.
Beberapa daerah seperti Jogjakarta dan Kalimantan, sudah menerapkan model kerja sama lintas sektor ini. Sehingga layanan masyarakat khususnya kesehatan terbangun dengan baik.
"Di Jogja itu ada semacam aplikasi yang terintegrasi antara rumah sakit. Kalau ada kejadian, ambulans terdekat akan langsung datang. Petugas kesehatan terdekat juga langsung turun," ungkap Dadan.
Sebagai daerah yang menjadi etalase Indonesia di wilayah Barat, Kepri khusunya Batam harus bisa menghadirkan layanan yang responsif. Meskipun saat ini memang masih perlu perbaikan. Layanan kesehatan di Batam dan beberapa daerah di Kepri diyakini akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu.
Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu bentuk gerak positif pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan optimal kepada masyarakat. "Kalau integrasi itu bisa dilakukan, saya kira layanan publik akan berjalan baik. Apalagi Batam sudah punya mal pelayanan sendiri," imbuh Dadan.
