Pelayanan Dapat Berjalan Baik Apabila Diawasi
JAYAPURA-Â Â Sebanyak delapan lembaga pengawasan pelayanan public di Papua untuk pertama kalinya bertemu untuk membahas sejumlah masalah yang tengah menjadi agenda nasional. Masalah tersebut menyangkut Pilkada serentak di 11 kabupaten di Papua dan agenda revisi otonomi khusus.
Adapun delapan lembaga pengawasan pelayanan publik tersebut yakni, Ombudsman RI Perwakilan Papua, Komnas HAM RI Perwakilan Papua, OJK, BPKP, Bawaslu, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia dan BPK.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Iwanggin Sabar  Olif mengatakan, pertemuan delapan lembaga negara non departemen  untuk kepentingan kebaikan. Sebab, pelayanan akan berjalan dengan baik apabila diawasi.   "Dengan adanya keterlibatan lembaga negara non departemen  yang ada di Tanah Papua untuk  kepentingan kebaikan pemerintah di Papua," ucap Iwanggin usai pertemuan yang dilakukan di Kota Jayapura, Rabu (5/8) kemarin.
Sementara itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mengatakan, Bawaslu telah menyampaikan kepada tim bahwa mengindentifikasi beberapa potensi permasalahan. Misalkan masalah DPT, sistem noken di 11 Kabupaten. "Selain kita membicarakan Pilkada dan Otsus, tapi juga isu-isu publik yang lain. Soal-soal konflik kita akan diskusikan dengan isu-isu yang muncul soal Pilkada," terangnya.
Adapun delapan lembaga ini disepakati satu nama  rekomendasinya adalah  Forum Komunikasi  Lembaga Pengawas  di Papua. (fia/wen)
