• - +

Kabar Perwakilan

Pastikan Mengkawal Informasi yang Benar tentang Vaksin, Empat Lembaga Ini Berkomitmen
PERWAKILAN: SUMATERA BARAT • Rabu, 13/01/2021 •
 
Ombudsman Sumbar, Komnas HAM Sumnar, KI Sumbar, dan KPID Sumbar berkomitmen untuk mengkawal informasi yang benar soal vaksinasi COVID-19. (Foto: Ist.)

PADANG (SumbarFokus)

Empat lembaga negara perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) bentukan Undang-undang menegaskan komitmen untuk andil dalam meluruskan disinfornasi soal vaksin COVID-19, Selasa (12/1/2021), di Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang.

Empat lembaga tersebut adalah Ombudsman Sumbar, Komisi Informasi Sumbar, Komnas HAM Sumbar, dan KPID Sumbar.

Komitmen ini terbentuk didasarkan kepada perkembangan proses vaksinasi mulai dilakukan, termasuk di Sumbar. Sementara, berbagai disinformasi terkait vaksinasi terus menjamur di berbagai platform media sosial. Empat lembaga tersebut di atas menilai pentingnya mengambil peranan optimal dalam merespon perkembangan ini.

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, vaksinasi merupakan upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus corona yang belum berhenti sampai hari ini. 

"Tujuan vaksinisasi mulia, untuk selamatkan, sehatkan, dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, " sebut Yefri.

Yefri menegaskan, harus ada upaya masif meluruskan informasi soal vaksinisasi COVID-19.

"Gubernur dan Bupati serta Walikota harus mengatisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin, jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat," ujar Yefri lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.

"Harus libatkan semua kalangan untuk menghantap informasi menyesatkan yang sudah viral itu, " sebut Sultanul. 

Menurut Sultanul, perspektif HAM, tugas negara adalah pemangku kewajiban, ada tiga kewajibannya, yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill), dan melindungi (to protect). 

"Saya rasa  Wamenkum sudah tahu tugas itu makanya dia berani keluarkan statement tidak mau vaksin dan obat bisa dipenjara. Nggak apa-apa,  kita ikuti Pemerintah karena Pemerintah sedang menunaikan kewajibannya untuk melindungi warganya. Kalau terjadi apa-apa pada warganya, Pemerintah disebut melanggar HAM, namanya pelanggaran HAM by ommission (pelanggaran HAM karena kelalaiannya mengambil suatu tindakan)," ujar Sultanul. 

Senada, Ketua Komisi Informasi Sumbar informasi Nofal Wiska menyebutkan bahwa informSi tentang COVID-19 merupakan informasi yang tergolong serta merta karena dampaknga untuk masyarakat banyak. 

"Ayo berikan informasi benar dan benar ke publik. Informasi tentang vaksinisasi COVID-19 untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat, " ujar Nofal. 

Ombudsman Sumatera Barat, KI  Sumatera Barat, Komnas HAM, dan KPID Sumatera Bara, ditekankan oleh Ketua KPID Sumbar Afriendi,  dipastikan berkomitmen untuk mengawal berjalannya program vaksinasi di Sumatera Barat. 

"Baik soal informasinya penayangannya dan  pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada," ujar Afriendi. 

Lembaga penyiaran, kata Afriendi, diharapkan dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinisasi COVID-19. (000)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...