• - +

Kabar Perwakilan

Partisipasi dan Transparansi Jadi Fokus Pengawasan CSO
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Rabu, 07/04/2021 •
 
Ombudsman Perwakilan Papua Barat bersama Civil Society Orgaanization dalam Kegiatan Coffiie Morning (Dok.ombudsmanpapuabarat)

MANOKWARI, PB News - Kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang lebih dikenal dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seharusnya menjadi tonggak penting dalam kehidupan berdemokrasi. Karena tugas penting yang harus dijalankan oleh CSO adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat sekaligus mengadvokasi persoalan masyarakat kepada pemerintah. "Oleh karena itu transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat harus menjadi fokus perjuangan CSO di tanah Papua Barat ini," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yoseph Sombuk dalam acara Coffee Morning bersama sejumlah CSO di Ruangan Media Center Ombudsman, Manokwari, Selasa (6/4/2021).

Dia mengatakan, wilayah Papua dan Papua Barat sebagai daerah penerima dana Otsus harus mendapatkan perhatian khusus dari CSO yang ada. Karenanya, pengawasan terhadap aliran dana Otsus juga harus menjadi perhatian yang serius sehingga masyarakat tidak dikorbankan dan merasa tidak mendapatkan hasil dari dana Otsus yang ada. "Perhatian itu melingkupi apakah warga negara yang OAP sudah mendapatkan haknya secara adil serta mendapatkan perlindungan serta manfaat dari pembangunan yang ada," kata dia.

Sombuk mengungkapkan, dalam Pembukaan UUD 1945 jelas termuat bahwa tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Akan tetapi masih banyak bentuk pelayanan dan kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang belum menjamin terwujudnya tujuan tersebut.

"Nah, sejumlah lembaga atau CSO didirikan untuk memastikan bahwa pelayanan negara berjalan dengan baik. Kita mengawasi seberapa siap negara melayani publik atau masyarakat. Seberapa siap SDM dalam menerima layanan yang diberikan negara. Seperti itu," terang Sombuk.

Dia kembali menekankan dua isu besar yang harus menjadi perhatian CSO yang bergerak di wilayah Papua Barat saat ini yaitu transparansi dan partisipasi. CSO harus mampu dan partisipasi. CSO harus mampu mendorong pemerintah untuk secara terbuka menginformasikan setiap aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus memiliki akses yang luas untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. "Siapa yang berhak mengakses APBD dan Peraturan Daerah dengan cepat. Siapa yang berhak mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, perijinan pengelolaan hutan dan lain sebagainya?" ujarnya.

Terkait Partisipasi atau keterliatan masyarakat, jelas dia, masyarakat harus dilibatkan sedini mungkin dari proses perencanaan pembangunan maupun memanfaatkan hasil pembangunan. Hal tersebut dilakukan agar seluruh arah pernbangunan daerah sudah diketahui sejak awal sehingga tidak ada reaksi protes yang berlebihan ketika pembangunan tersebut berjalan.`Temasuk dalam menentukan pemimpin daerah. Keterlibatan masyarakat pemilih dalam setiap momentum Pemilu masih belum mengarah pada kesadaran yang baik. Karena rata-rata pemimpin daerah kita masih lahir dari kalangan Birokrat dan produk Partai Poktik," beber dan produk Partai Poktik," bebernya. "Nah, tugas CSO yang harus menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat,"pungkasnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...