ORI Sulteng Perkuat Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat jejaring pengawasan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana standar pelayanan publik yang diamanahkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kepala Perwakilan ORI Sulteng, Sofyan Farid Lembah, mengatakan, temu jejaring tersebut juga ada kaitannya dengan kegiatan join monitoring untuk mencapai tata kelola pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkualitas.
Tentunya, kata dia, hal itu juga akan sulit diwujudkan jika tidak melibatkan berbagai pihak, karena melihat berbagai faktor pendorong dan penekan dari aktivitas pengelolaan SDA yang ada saat ini.
"Selain CSO, tentunya kita juga perlu melibatkan stakeholder lainnya, termasuk unsur pemerintah, TNI/Polri, juga PPNS," katanya.
Ia mengatakan, join monitoring yang dilakukan Ombudsman bisa menghasilkan saran korektif yang mesti ditaati pemda. Jika tidak, kata dia, kepala daerahnya bisa mendapat konsekwensi berupa pemberhentian sementara dan mesti mengikuti pembinaan.
Lebih lanjut ia mengatakan, temu jejaring tersebut juga berkaitan dengan rencana Ombudsman untuk melakukan survei kepatuhan pelayanan publik pemerintah daerah di Sulteng tahun ini.
Di tempat yang sama, Asisten ORI Sulteng, Nasrun, menyampaikan, survei kepatuhan pelayanan publik akan dilakukan Ombudsman, bulan depan. Tahun ini, survei tersebut adalah yang ketujuh kalinya dilakukan.
"Kita sudah lakukan ini mulai dari tahun 2013 lalu. Hanya saja tidak terlaksana di tahun 2014 dan 2020 dan waktu itu belum semua pemerintah kabupaten/kota disurvei," katanya.
Tahun ini, lanjut Nasrun, survei akan mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di Sulteng.
"Jadi tahun ini, ada ketambahan lima daerah yang belum pernah disurvei sebelumnya, yaitu Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, Morowali Utara dan Buol," tuturnya.
Temu jejarin yang dirangkai dengan buka puasa bersama itu dihadiri beberapa CSO, seperti LBH APIK, KOMIU, Walhi, Sikola Mombine, dan Solidaritas Perempuan.
Di kesempatan itu, Ombudsman memberikan ruang kepada CSO yang ada untuk memnyampaikan program-programnya yang bisa dikerjasamakan dengan Ombudsman.
Beberapa jam sebelumnya, ORI Sulteng juga menggelar bimbingan teknis penilaian kepatuhan pemda kepada jajaran pegawainya. (RIFAY)
