• - +

Kabar Perwakilan

ORI Jatim Rekomendasi Alokasi APBD untuk KIPI
PERWAKILAN: JAWA TIMUR • Jum'at, 29/01/2021 •
 
Ombudsman Jatim undang Komda KIPI Jatim.

SURABAYA, Jawa Pos - Program vaksinasi Covid-19 di Jatim memasuki fase lanjutan. Di 35 kabupaten/kota (minus Surabaya Raya), program pemberian vaksin itu memasuki tahap pertama.

Sementara itu, vaksinasi di tingkat provinsi telah memasuki tahap kedua. Hasilnya, cakupan vaksinasi mengalami kenaikan signifikan. Hingga kemarin (28/1), sebanyak 27,64 persen dari sasaran penerima divaksin.

Vaksinasi tahap kedua di tingkat provinsi berlangsung di kantor gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin. Jajaran forkopimda serta perwakilan tokoh masyarakat dan agama memperoleh vaksin virus korona. Mereka adalah Wakil Gubernur (Wagub) Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Heru Tjahjono, perwakilan pimpinan DPRD, hingga sejumlah tokoh masyarakat dan agama.

Emil memastikan dirinya sehat. Dia tidak mengalami kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI). Memang, dia sempat mengalami demam dan ngantuk. Namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. "Saya segar bugar. Tidak ada masalah sejak vaksinasi tahap I, katanya.

Sementara itu, vaksinasi juga berlangsung serentak di 35 kabupaten/kota kemarin. Program tersebut merupakan tahap pertama. Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) lebih dulu melaksanakan vaksinasi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Jawa Timur dr Makhyan Jibril menyatakan, cakupan vaksinasi terus bertambah. Saat ini sasaran vaksinasi yang sudah bersedia di Jawa Timur mencapai 188.114 orang. Sebanyak 52.011 orang di antaranya sudah divaksin. "Angka tersebut setara dengan 27,64 persen, ujarnya.

Berdasar data Satgas Covid-19 Jatim, di luar Surabaya Raya, tiga daerah dengan cakupan tertinggi adalah Jombang, Lumajang, dan Kediri. Cakupan vaksinasinya lebih dari 40 persen.

Dokter Jibril belum menerimalaporan kasus KIPI di tingkat provinsi maupun daerah. Data yang masuk ke dinas kesehatan (dinkes), kondisi semua penerima vaksin baik dan sehat. Karena itu, dia meminta masyarakat tidak khawatir dan tidak takut divaksin.

Disisi lain, Ombudsman RI (ORI) Jatim menyoroti potensi terjadinya KIPI setelah bergulirnya program vaksinasi. Lembaga tersebut mengimbau pemerintah daerah perlu mengantisipasi bila terjadi KIPI. Karena itu, ORI Jatim merekomendasikan para kepala daerah menyiapkan anggaran untuk membiayai perawatan warga yang mengalami KIPI. "Khusus mereka yang telah mendapat vaksin Covid-19, tutur Ketua ORI Jatim Agus Muttagin.

Dia menjelaskan, BPJS Kesehatan tidak menyediakan anggaran untuk pasien jenis tersebut. Biaya perawatan pasien KIPI tidak bisa diklaim. Masyarakat yang menjalani vaksinasi di rumah sakit besar memang tidak khawatir. "Di rumah sakit itu sudah ada biaya untuk KIPI, ungkapnya.

Namun, bagi fasilitas layanan kesehatan di pelosok daerah, sangat rawan. Mereka hanya melayani vaksinasi dan menyediakan ruang observasi. Tetapi, perawatan bagi pasien yang mengalami gejala akibat KIPI belum tentu ada. "Karena itu, kepala daerah harus memikirkan potensi masalah ini, tutur Agus.





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...