Optimalkan Pengelolaan SP4N-Lapor, Ombudsman Sulbar Adakan Workshop
MAMUJU - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan workshop bertajuk "Optimalisasi Governansi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4-N LAPOR) Melalui Program Pengaduan," Selasa (15/10/2024) di Aula Sandeq, Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengelola SP4-N LAPOR di Sulawesi Barat dalam menerima, memproses, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik.
Pjs. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Barat, Ismu Iskandar menyampaikan bahwa ada 4 tujuan utama dari kegiatan tersebut yakni di antaranya mendorong optimalisasi pengelolaan SP4N-Lapor di lingkup pemerintah daerah.
"Kedua, kita harapkan menciptakan pola koordinasi melalui jaringan pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan Ombudsman." lanjut Ismu saat menyampaikan sambutan.
Lebih lanjut, Ismu berharap kegiatan yang diselenggarakan di Aula Sandeq Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi baik di level penyelenggara, operator maupun di level masyarakat.
"Terakhir, mengidentifikasi substansi-substansi laporan yang sering terjadi atau muncul di SP4N-LAPOR uang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga kami berharap melalui forum ini kita bisa kembali meningkatkan komitmen untuk betul-betul melihat bahwa SP4N-LAPOR sebagai salah satu sarana strategis masyarakat ikut serta dalam proses-proses pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Barat," jelas Ismu.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah baik provinsi dan kabupaten yang ada di Sulawesi Barat itu dibuka langsung secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris.
Dalam sambutannya, Muhammad Idris menyampaikan bahwa kegiatan ini kembali mengokohkan eksisten Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
"Kenapa Ombudsman dibentuk atau Ombudsman ini sangat dibutuhkan. Karena kita bicara tentang relasi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Relasi ini oleh sebagian kalangan beranggapan bahwa Indonesia menjadi negara gagal khusunya kualitas relasi penyedia layanan." ungkap Idris.
Lebih lanjut, Muhammad Idris menyampaikan bahwa beberapa layanan publik ditemukan masih perlu ditingkat oleh penyelenggara layanan. Mulai dari layanan kesehatan sampai kepada layanan pendidikan kepada masyarakat.
"Ombudsman ini hadir betul-betul menjadi penyelamat kita di Pemda. Kenapa disebut sebagai penyelamat, karena hak-hak masyarakat yang harus didapatkan namun kadang tidak didapatkan, sehingga Ombudsman hadir untuk mengingatkan kita," lanjutnya.
Di akhir sambutannya, Idris memaparkan contoh pelayanan publik yang ada di luar negeri yang patut dicontoh karena telah menjalankan standar pelayanan yang ada.
"Kita harap kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat bisa lebih meningkat sesuai dengan standar pelayanan yang ada," pungkasnya.
