• - +

Kabar Perwakilan

OPD Jangan Hanya Andalkan Data Pusat, Terkait Bansos Bagi Warga Terdampak Covid-19
PERWAKILAN: KALIMANTAN UTARA • Rabu, 06/05/2020 •
 
BANSOS: Ombudsman RI Kaltara menilai terkait bantuan sosial yang disalurkan pemerintah daerah ke masyarakat terdampak Covid-19, harus memiliki data akurat tersendiri. FOTO: RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

SHARE

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menilai terkait bantuan sosial (bansos) terhadap warga yang terdampak Coronavirus Disease - 2019 (Covid-19), sejatinya tak harus berpatokan pada data di pemerintah pusat.

Kepala Ombudsman RI Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, alasan dilontarkannya pernyataan tersebut tak lain dikarenakan sejauh ini berpatokan data ke pusat. Maka, dimungkinkan adanya warga yang seharusnya mendapat perhatian justru terabaikan. Oleh karenanya, pemerintah daerah (Pemda) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dapat memikirkannya lebih jauh.

"Selama masa pandemi Covid-19 ini, mari semua saling bahu-membahu. Termasuk, daerah sendiri agar tak sepenuhnya menyerahkan ke pusat. Yang mana, justru setelah data masuk ternyata tak sinkron dengan di daerah," ungkap Ibram kepada Radar Kaltara melalu sambungan telepon pribadinya, Selasa (5/5).

"Artinya apa? Warga akan merasakan dampaknya yang berlipat. Selain dampak karena Covid-19 itu sendiri. Yaitu dampak tak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Padahal, mereka pun korban dari ganasnya virus ini," sambungnya.

Dikatakannya juga, pemda dalam hal ini seharusnya memiliki suatu back-up anggaran tersendiri. Sehingga di saat adanya warga yang tak mendapatkan bantuan, pemda dapat memfasilitasinya dan tidak menunggu proses di pusat kembali. "Sejauh ini, dari kaca mata kami melihat pemda melalui OPD-nya masih fokus pada fasilitas bantuan pusat. Sedangkan, untuk di daerah sendiri masih belum cukup maksimal," ujarnya.

Ibram menjelaskan, setelah pihaknya secara langsung menemui OPD teknis yakni salah satunya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bulungan, OPD tersebut sejauh ini masih fokus pada program yang di fasilitasi pusat. "Di pusat itu memang penting. Tapi, bagaimana dari banyaknya usulan daerah ke pusat. Maka, daerah sendiri pun dapat mengantisipasinya juga terhadap warga lain yang dimungkinkan tak terjangkau," tuturnya.

Misal, tambahnya, Dinsos tak hanya fokus pada bantuan terhadap warga yang tengah dikarantina. Tapi, juga terhadap mereka dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG). Dikarenakan, OTG ini pun lingkup geraknya terbatas sehingga perlu difikirkan kehidupan kesehariannya.

"Apalagi, dari data Dinsos itu menyebutkan bahwa mereka yang diusulkan merupakan kategori miskin dan fakir miskin. Nah, di posisi pandemi seperti ini persoalan itu sejatinya bisa dikesampingkan dahulu," ucapnya.

Selain itu, dikatakannya kembali, mengenai anggaran yang telah diterima. Maka, perlu adanya suatu transparansi akan penggunaannya di lapangan. Tidak usah memikirkan apakah ada suatu organisasi lain yang turut membantu terhadap warga. Melainkan, dari dana yang telah dikucurkannya itu dimanfaatkan secara baik dan maksimal. "Utamanya, pada mereka yang saat ini benar-benar perlu mendapatkan suatu perhatian," tukas Ibram.

Terpisah, Kepala Dinsos Bulungan, H. Zainudin dalam hal ini tak menampiknya, terkait usulan nama warga ke pusat memang terkadang ada yang tak sinkron. Sehingga warga yang seharusnya mendapatkan bantuan pun harus gigit jari. "Ya, selama ini memang untuk data-data penerima bantuan. Kami di Dinsos Bulungan berpatokan pada pusat. Pusat yang punya data dan kami pelaksananya,'' ungkapnya.

Namun, lanjutnya, mengenai saran Ombudsman RI Kaltara soal back-up anggaran, hal itu akan menjadi evaluasinya ke depan dalam pelaksanaannya. "Apalagi, di masa pandemi Covid-19. Cukup banyak warga yang terdampak. Kami sadari itu dan terus kami upayakan dalam penanganannya,'' ujarnya.

Disinggung mengenai penggunaan dana yang pernah dikucurkan ke Dinsos Bulungan, pihaknya menepis anggaran tak digunakan secara maksimal dan transparan. Menurutnya, sejak adanya dana itu langsung dimaksimalkan dengan pembagian paket family kit dan bantuan dana operasional ke Tagana. "Kami ada laporannya secara lengkap. Meski, memang dari Rp 220 juta itu belum sepenuhnya kami gunakan. Baru setengahnya dan sudah dirasakan secara langsung manfaatnya terhadap warga," katanya.

Rincinya, tambahnya, pertama digunakan pada bantuan family kit bagi OTG dan ODP yang menjalani karantina yang saat itu berjumlah 50an orang. Setidaknya dari jumlah itu memangkas anggaran sebesar Rp 18.111.500. Kedua, bantuan kembali terhadap warga yang statusnya OTG dan ODP. Kali ini, dengan jumlah yang jauh lebih banyak yakni 269 orang dan memangkas anggaran Rp 58.447.566. "Terakhir, bantuan terhadap beberapa desa untuk posko penanganan Covid-19. Jumlahnya, Rp 49.727.500. Sehingga ditotal pada pembelanjaan ini sebanyak Rp 126.316.566," sebutnya rinci.

Pihaknya berharap, warga segera melapor jika memang mereka dianggap lepas dari jangkauannya. Ini untuk memastikan bahwa warga itu benar layak mendapatkan bantuan. "Disamping kami berupaya terus mencari data agar seluruh warga di Bulungan ini terbantukan selama masa Covid-19," tuntasnya. Untuk diketahui, untuk usulan bantuan ke pusat sendiri dari data yang ada sebanyak 6.647 keluarga penerima manfaat (KPM). (omg/fly)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...